KABAR MADURA | Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) kembali menghangat menjelang agenda besar organisasi. Isu tersebut mencakup rencana pelaksanaan muktamar hingga penyelesaian sejumlah persoalan administratif di tingkat cabang.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa aspirasi dari berbagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) terus mengalir. Aspirasi itu terutama berkaitan dengan arah organisasi dan kesiapan menuju muktamar.
Hal itu disampaikan Gus Yahya saat menghadiri Hallalbihalal PCNU se-Jawa Timur di Pesantren Syaikhona Cholil, Demangan Barat, Bangkalan, Senin (4/5/2026). Gus Yahya mengaku menerima banyak pertanyaan terkait dinamika organisasi yang berkembang di akar rumput.
“Saya diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari PCNU terkait dinamika organisasi, dan alhamdulillah semuanya bisa dijelaskan. Ini forum yang sangat berharga bagi kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menyinggung penentuan lokasi muktamar. Terkait sejumlah daerah yang mulai mengajukan diri sebagai tuan rumah, dia menegaskan, keputusan tidak akan diambil secara sepihak oleh pengurus pusat.
Menurutnya, NU memiliki mekanisme organisasi yang jelas dalam menentukan agenda strategis, termasuk lokasi muktamar. Keputusan itu akan dibahas melalui forum resmi organisasi.
“Itu nanti akan diputuskan melalui konferensi besar dan musyawarah nasional alim ulama,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di tubuh NU tetap mengedepankan kolektivitas dan musyawarah, bukan kepentingan kelompok tertentu. Di tengah berbagai dinamika, PBNU juga memastikan persiapan materi agenda organisasi tetap berjalan.
“Persiapan materi sudah mulai berjalan. Insya Allah bisa kami selesaikan pada waktunya,” tambah Gus Yahya.
Langkah ini menunjukkan bahwa secara struktural PBNU tetap fokus menyiapkan agenda besar organisasi, meski di sisi lain menghadapi berbagai tuntutan dari bawah.
Selain isu muktamar, persoalan administratif juga menjadi sorotan, salah satunya terkait sejumlah surat keputusan (SK) kepengurusan yang belum ditandatangani.
Gus Yahya menyebut, persoalan itu sempat menjadi perhatian serius dari berbagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia.
“Sekarang sudah mulai dikerjakan. Alhamdulillah karena ada tekanan dari PWNU-PWNU seluruh Indonesia, sekarang prosesnya sudah berjalan,” ungkapnya.
Dia juga memastikan bahwa penyelesaian SK tersebut akan terus dikejar agar tidak menghambat jalannya roda organisasi di tingkat daerah. (fik/zul)
