KABAR MADURA | Sejumlah kader keluarga berencana (KB) di Sumenep harus sedikit bersabar. Sebab, harapan mereka agar honornya naik belum bisa terwujud. Sampai menjelang dilaksanakannya perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2024, belum ada tanda-tanda diterima.
Insentif yang selama ini mereka terima, stagnan. Selama tahun 2023-2024 tidak mengalami perubahan. Sebenarnya sudah diajukan kenaikan, namun belum dapat tambahan anggaran.
“Pada menjelang PAK 2024 ini, akan diupayakan sekitar Rp1,1 miliar, agar ada penambahan honor,” kata Tenaga Fungsional Kependudukan dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Abu Hasan, Minggu (2/6/2024).
Di tahun sebelumnya, Dinkes P2KB Sumenep juga mengajukan Rp1,1 miliar. Namun tidak dikabulkan. Meskipun pengajuan di PAK 2024 kemungkinan tidak diterima, namun akan tetap diusahakan.
Honor untuk kader KB hingga saat ini masih 150 ribu per orang. Kader tersebut bertugas memberikan pembinaan terhadap anak tentang bahaya stunting dan reproduksi serta aktivitas lainnya.
“Harapannya nantinya naik ya, kasihan para kader KB mengabdi untuk negara,” tuturnya.
Terdapat 334 kader KB di Sumenep, masing-masing ditunjuk oleh pemerintah des. Mereka dapat melakukan pembinaan terkait KB, termasuk juga memberi penyadaran agar anak terhindar dari stunting.
Eva, salah satu kader KB asal Kecamatan Lenteng mengharapkan honor kader KB ditambah, sehingga mereka lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya.
“Semenjak menjadi kader KB, honor saya sangat sedikit,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Sami’oeddin mengatakan, bukan hanya anggaran yang perlu ditambah, tetapi perlu adanya laporan khusus, misalnya pada saat melaksanakan kegiatan perlu adanya dokumentasi yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Bukan hanya anggaran, tetapi laporan khusus perlu dibuat, agar peruntukan dana itu jelas,” paparnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
