KABAR MADURA | Kerja keras kader keluarga berencana (KB) belum diimbangi dengan honor yang layak. Setiap bulannya hanya dihonor Rp150 ribu, itu pun jika ada klaim dari kader KB.
Tenaga Fungsional Kependudukan dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Abu Hasan mengatakan, anggaran khusus kader KB disediakan Rp501.000.000 untuk 10 bulan.
Mereka dihonor bersyarat, yakni harus melakukan kegiatan di desanya mengenai KB. Kemudian melaporkan pada pemerintah dengan menyertakan foto kegiatan.
“Jikalau tidak ada laporan maka honor senilai Rp150 ribu tidak dapat dicairkan,” katanya, Selasa (23/1/2024).
Terdapat 334 kader KB di Sumenep, masing-masing ditunjuk oleh pemerintah desa. Nantinya dapat melakukan pembinaan terkait KB, termasuk juga melakukan penyadaran agar terhidar dari stunting.
“Mereka melakukan pembinaan di desanya, jika tidak, maka honor tidak dicairkan,” ucap Abu Hasan.
Pria asal Desa Lalangon, Manding, itu menegaskan, honor senilai Rp150 ribu itu memang amat sangat minim. Mereka lebih banyak mengabdi pada negara demi kepentingan masyarakat hidup sehat dan aman dari penyakit.
“Mau dihonor lebih banyak, dana pemerintah tidak cukup, maka diharapkan bersabar ya,” ucap Abu Hasan.
Harapannya, para kader KB mulai saat ini sudah berkegiatan. Akhir Januari 2024 ini sudah mulai klaimkan dengan mengajukan laporan kegiatannya pada Dinkes P2KB Sumenep. Setelah itu dapat dicairkan ke rekening masing-masing kader KB itu.
“Saya harap para kader KB benar-benar menjalankan tugasnya di desanya,” ujarnya.
Dinkes P2KB Sumenep sudah mengajukan tambahan anggaran pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 senilai Rp1,1 miliar. Namun, tambahan anggaran khusus kader KB itu dikurangi. Alasannya, digunakan untuk kepentingan lainnya. Jadi anggaran khusus kader KB hanya Rp500 juta di tahun 2024 ini.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
Apakakah gaji kami kader kb itu di gaji dari desa atau dari kantor bkkbn..?