KABAR MADURA | Penanganan kasus perundungan terhadap siswa sekolah dasar (SD) di Pamekasan pada 2023 lalu belum tuntas. Di tahun 2025 ini, kasus tersebut kembali mengemuka. Orang tua korban mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Aduan itu disampaikan keluarga korban dalam audiensi di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Rabu (23/4/2025). Orang tua siswa tersebut mengungkap sejumlah hal yang telah dilalui sepanjang satu tahun terakhir.
Kasus perundungan tersebut sudah terjadi di November 2023 lalu. Pihak keluarga juga korban juga mengaku sudah menempuh jalur hukum.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Syafii Yahya menyampaikan, aduan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi salah satu SD negeri di Pamekasan itu. Untuk selanjutnya ada langkah yang diambil.
“Jadi sidak langsung ke lokasi itu, supaya kami bisa mendengarkan informasi dari kedua belah pihak,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kependidikan (Tendik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan Fadlillah mengaku masih akan koordinasi lebih lanjut. Utamanya atas permintaan untuk memutasi guru-guru yang ditengarai terlibat dalam perundungan tersebut.
Namun, Fadlillah menegaskan bahwa di sekolah tersebut terdapat dua guru yang sudah dimutasi, termasuk kepala sekolahnya.
“Kami nanti akan mengevaluasi kembali dan koordinasi dengan pihak tertentu, tapi itu akan menjadi atensi kami, atas harapan dari wali murid,” urainya.
Dalam kesempatan tersebut, orang tua siswa itu menyampaikan bahwa penanganan terhadap kasus tersebut dinilai lamban. Kondisi itu yang melatarbelakangi aduannya ke legislatif, supaya ada langkah konkret untuk bisa mengurai persoalan yang diduga menimpa anaknya.
“Saya datang ke Komisi IV minta keadilan, Disdikbud Pamekasan sampai saat ini tidak ada tanggung jawabnya ke anak saya,” imbuhnya. (rul/waw)
