KABAR MADURA | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sampang hanya mengalami pertumbuhan 0,79 % dalam dua tahun terakhir. Atas dasar itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggalakkan program terobosan.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mengatakan, hingga saat ini, belum ada program terobosan yang dilakukan Pemkab Sampang untuk meningkatkan IPM. Karenanya, pihaknya mendesak, agar pemerintah betul-betul menindaklanjuti pengeluaran penggunaan APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan di luar gaji para guru.
Dikatakannya, ke depan, Pemkab Sampang harus realistis dan lebih serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Bumi Bahari. “Jadi, jangan sampai agendanya hanya acara formalitas saja,” katanya, Minggu (4/5/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, dalam setiap momentum, pihaknya mengaku sudah sering mengatakan dan mengingatkan pihak Disdik Sampang, salah satu tugas dari disdik itu, berkenaan dengan teknis dan pembinaan, baik kepada yayasan maupun kepada tenaga pengajar. Maka, dalam menjalankan tugas itu tidak boleh setengah-setengah.
“Kami menekankan, apabila ada yayasan atau tenaga pengajar yang tidak layak, harus dicoret dengan tanda kuning. Karena, itu menyangkut kredibilitas pendidikan masyarakat Sampang,” terangnya.
Mahfud mengungkapkan, dalam penyelenggaraan pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan unsur politik praktis harus dijauhkan. Jika ada tenaga pengajar yang tidak layak secara kapabilitas dan kompetensi, harus di coret. Karena nantinya, siswa sama saja tidak sekolah, hasilnya nol.
“Penyelenggaran pendidikan ini harus steril dari unsur politik. Jadi jangan karena ada faktor kedekatan, semuanya dengan mudah diloloskan,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk usia emas anak didik itu, yakni di masa SD sampai SMA, maka tidak boleh lemah dan sekolah asal-asalan. Untuk itu, akreditasi lembaga itu harus dijaga betul, sekolah yang tidak layak harus dinilai dan ancam saja untuk dibubarkan. (km91/sub/din)
