KABAR MADURA | Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, wakil rakyat mempersoalkan kinerja KPU Pamekasan. Itu berkaitan dengan sosialisasi cara coblos yang baik.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ali Maskur mengungkapkan, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari KPU Kabupaten Pamekasan, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Terkhusus warga yang termasuk kategori disabilitas, agar pada saat pemilihan berlangsung bisa memilih dan mencoblos dengan benar,” tegas Ali Maskur.
Menurutnya, sosialisasi harusnya lebih dioptimalkan. Dengan begitu, terjadinya kesalahan dalam melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 bisa ditekan sedemikian rupa.
Tidak hanya itu, pihaknya mempertanyakan apakah sosialisasi KPU hanya cukup dengan cara menyasar dewan pengurus cabang (DPC) partai politik atau sejenisnya. Jika seperti itu, kata Ali Maskur, maka tidak dapat dipastikan masyarakat dapat paham terhadap cara memilih yang benar.
Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) Pamekasan juga menyoroti kinerja KPU Pamekasan. Mereka menilai kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi, sebab masih ditemukan beberapa pemilih yang memiliki hak suara pada 2024 tidak mengetahui cara menggunakan hak pilihnya.
Ketua Netfid Pamekasan Moh. Sudur mengutarakan, sosialisasi yang dilakukan KPU sejauh ini masih kurang masif. Padahal, pelaksanaan pemilu sudah sangat dekat, namun masih banyak warga yang belum mengetahui teknis pemilihan.
“Sosialisasi wajib dilakukan secara masif dan merata,” tegasnya, Selasa (23/1/2024).
Jebolan Universitas Madura (UNIRA) itu mengaku pihaknya sudah turun langsung ke beberapa daerah di Pamekasan untuk memastikan hasil sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU. Hasilnya, masih banyak menemukan warga yang tidak mengetahui persoalan Pemilu 2024, termasuk urusan membedakan warna surat suara untuk pemilihan legislatif (pileg) tingkat kabupaten hingga pusat.
“Kami turun ke bawah menemui generasi Z dan usia renta. Ternyata, banyak yang belum tahu. Saya harap KPU Pamekasan tidak tinggal diam. Sosialisasi wajib dilakukan secara masif dan merata,” tekan Sudur.
Tak cukup itu, pihaknya juga menemukan pemilih yang ingin pindah domisili juga tidak tahu secara jelas aturannya agar tetap bisa mencoblos. Sehingga, mereka memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang.
Menanggapi hal itu, Ketua Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Fathor Rachman menjelaskan, ada banyak kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan; mulai dari melibatkan berbagai kalangan dari pemilih muda, pemilih pemula hingga terhadap segmen perempuan.
Fathor Rachman menduga DPRD Pamekasan kurang memantau gerak sosialisasi yang telah dilakukannya.
“Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar Pemilu 2024,” kata pria bergelar doktor itu.
Bahkan, pada dua bulan terakhir, pihaknya mengaku sudah melaksanakan sosialisasi secara serentak di 13 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Pamekasan, Pademawu, dan kecamatan lainnya di Pamekasan. Sosialisasi tersebut membahas seputar cara mencoblos yang benar, pemahaman macam surat suara, dan sebagainya.
“Sepertinya kami sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Mulai dari sosialisasi yang melibatkan kalangan pemuda dan pemilih pemula,” jelasnya.
Dia menambahkan, berkenaan dengan sosialisasi cara pemungutan surat suara dan cara coblos yang benar akan ditingkatkan dalam proses sosialisasinya. Hal itu dikarenakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru turun dan baru selesai.
“Sebelum menyampaikan kepada masyarakat, kewajiban utama kami harus memahamkan itu dulu ke tingkat penyelenggara,” tukasnya.
Pewarta: Moh. Farid/Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Hairul Anam
