KABARMADURA.ID | SUMENEP–Hampir tutup tahun 2023, anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) belum terserap secara optimal.
Kepala Bidang (Kabid) Penata Ruang Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Indra Wahyudi mengakui bahwa program tersebut sudah proses realisasi.
“Kegiatan RTLH saat ini masih proses verifikasi calon penerima. Masih belum ada pelaksanaan, khusus program RTLH,” kata dia.
Dijelaskan, program RTLH tahun ini dianggarkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini juga masih belum proses verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM).
Dia mengurai, tahapan- tahapannya mulai pembahasan verifikasi dan validasi. Setelah itu sudah final, maka bakal dibuatkan rekening penerima untuk proses pencairannya.
Dikatakan, di tahun 2023, dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yakni Rp4,5 miliar atau dengan jumlah 225 RTLH yang bakal disebarkan di daerah yang menjadi kawasan kumuh.
“Untuk ketentuan realisasinya tetap. Sebesar Rp17,5 juta untuk material dan sisanya untuk ongkos tukang, insya Allah bakal segera dipercepat realisasinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep M. Ramzi. Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumenep itu, sebentar lagi bakal memasuki musim penghujan otomatis pekerjaan bakal lebih alot.
“Kan otomatis kalau alot maka dananya juga membengkak, kan itu juga ke hasilnya tidak maksimal, saya meminjam masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pelaksanaannya,” paparnya.
Menurut Ramzi, alasan lain dana tersebut harus segera direalisasikan, karena pada akhir tahun, harga material juga tinggi, sehingga berdampak pada kurang efektifnya penggunaan dana tersebut. Kemudian harus menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan.
“Kenapa selalu konsisten dikerjakan di akhir-akhir tahun ya, padahal tahun lalu juga demikian,” pungkasnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
