KABAR MADURA | Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep M. Ramzi meminta instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dikelola lebih maksimal karena kegiatannya dianggarkan secara khusus.
Menurut Ramzi, pengalihan pengelolaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep tentu harus lebih baik.
“Nah makanya termasuk itu harus menjadi perhatian dan dimaksimalkan keberadaan program itu,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep didesak harus mengontrol minimal setiap bulan atau dua bulan sekali mengenai bagaimana efektivitas program tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Air minum dan PLP DPUTR Sumenep Dedi Falahuddin mengaku sudah setahun menangani program itu. Menurutnya, untuk menunjang program tersebut, tentu dibutuhkan anggaran.
Anggaran itu dibutuhkan untuk tenaga keamanan kantor sebanyak 4 orang. Tenaga kebersihan 2 orang dan tenaga administrasi 2 orang. Dana yang disiapkan untuk menggaji mereka selama 12 bulan sebesar Rp113.909.976.
“Dana itu untuk membayar petugas yang menjaga keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Setiap tahun pasti dianggarkan. Karena ini menyangkut jasa pelayanan umum. Semuanya ada 8 orang,” jelasnya.
Untuk memaksimalkan program tersebut, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya agar mereka tidak membuang tinja sembarangan. Termasuk juga agar mengenal program dari pemerintah.
IPLT merupakan tempat penampungan tinja yang bertujuan untuk menampung dan mengolah hasil pengurasan lumpur tinja dari septic tank masyarakat Sumenep. Tujuannya demi kenyamanan lingkungan dan tidak menimbulkan masalah kesehatan.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
