KABAR MADURA | Klaim pemerintah daerah soal normalnya pasokan LPG 3 kilogram (gas melon) di Sumenep berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Di sejumlah wilayah pedesaan, warga justru masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut, bahkan harus membayar lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET).
Kondisi ini dirasakan langsung oleh Subaidi, warga Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng. Dia mengaku harus membeli gas LPG 3 kilogram dengan harga mencapai Rp22 ribu per tabung, melampaui HET resmi Rp 19 ribu.
“Gas masih langka di sini. Sekalipun ada, harganya sudah Rp 22 ribu. Kami harus keliling cari ke beberapa warung, baru bisa dapat. Kadang bahkan kosong total,” keluhnya.
Fenomena ini memunculkan ironi, di atas kertas pasokan disebut aman, namun di tingkat masyarakat justru terjadi kelangkaan dan lonjakan harga. Warga pun mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi gas bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengakui adanya persoalan dalam rantai distribusi, khususnya di tingkat pengecer.
Menurutnya, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengecer tidak mengambil langsung dari agen resmi. Praktik distribusi berlapis ini dinilai menjadi pemicu utama kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Kami temukan faktanya, banyak pengecer ternyata tidak langsung ambil dari agen resmi. Mereka ambil dari pengecer lain, jadi harga terus naik,” ujarnya.
Pola distribusi yang tidak sesuai mekanisme ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Akibatnya, gas bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru menjadi beban tambahan.
“Kami aktif lakukan monitoring ke bawah, setiap bulan bahkan,” pungkasnya. (ara/waw)
