KABAR MADURA| PAMEKASAN – Generasi Emas Nusantara (GEN) tampak serius menyikapi kasus menu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga tidak layak di salah satu SDN di Batumarmar, Pamekasan.
Ketua GEN Pamekasan Nurahmad, bertekad akan memfasilitasi wali siswa penerima menu MBG tersebut. Yakni, bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu dirasa perlu karena MBG merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, ketika ada persoalan dalam realisasinya, diyakini Presiden Prabowo akan serius menyikapinya.
Meski begitu, GEN Pamekasan tidak lantas memaksakan wali siswa untuk bersurat ke Presiden Prabowo. Pihaknya yakin pemerintah setempat pasti akan mengevaluasi guna melakukan perbaikan atas program Pemerintah Pusat itu.
“Bisa saja kasus tersebut seperti gunung es di lautan, yang terlihat lebih kecil ketimbang kasus yang tak terlihat,” tegas Nurahmad.
Sebagai organisasi yang peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, GEN Pamekasan menanggapi serius keluhan tersebut.
GEN Pamekasan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan distribusi menu MBG. Serta memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi siswa,” tegas Ketua GEN Pamekasan Nurahmad, Jumat (18/4/2025).
Dijelaskan, DPRD Pamekasan sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya program ini. Wakil Rakyat, terutama yang berasal dari kawasan Pantura Pamekasan, diharapkan mengambil langkah konkret.
“Seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan MBG di lapangan, mendorong koordinasi dengan pihak eksekutif untuk perbaikan, serta memastikan alokasi anggaran yang tepat guna,” paparnya.
Evaluasi terhadap kualitas menu dan efektivitas program juga perlu dijadikan prioritas, kata Nurahmad, agar dana publik benar-benar memberi manfaat pada siswa.
Sebagai Ketua GEN Pamekasan, pihaknya menaruh harapan terhadap program MBG di Kabupaten Pamekasan, meliputi harapan agar kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga, memenuhi standar gizi, dan layak konsumsi.
Selain itu, juga diharapkan distribusi program MBG juga harus merata dan tepat sasaran, tanpa adanya diskriminasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program menjadi hal penting, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan.
“Evaluasi berkala sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan utama program ini, yakni mendukung tumbuh kembang siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan, benar-benar tercapai,” tukasnya.
PMII Sambut Baik Aspirasi Wali Siswa
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan menyambut baik aspirasi wali siswa. Itu terkait keluhan atas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batumarmar.
“Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal program strategis nasional,” ujar Ketum PMII Pamekasan Homaidi, Jumat (18/4/2025).
Pihaknya menegaskan bahwa MBG merupakan inisiatif penting dari pemerintah pusat dalam membangun SDM unggul, dan pelaksanaannya harus dikawal dengan baik.
Pemuda yang akrab disapa Mas Ketum itu menyinggung langkah DPRD Pamekasan, khususnya Wakil Rakyat dari Pantura.
“Menurut saya anggota DPRD, khususnya wakil dari Pantura, didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan yang aktif dan kreatif,” ujarnya.
Dijelaskan, evaluasi harus melibatkan berbagai unsur, termasuk ahli gizi, pihak sekolah, dan wali murid, guna memastikan standar mutu dan gizi tetap terjaga, serta meminimalisasi kesalahpahaman masyarakat terhadap program tersebut.
Mas Ketum berharap bahwa pentingnya pemahaman masyarakat tentang prinsip gizi seimbang yang tidak selalu identik dengan kehadiran daging. Dia juga mengapresiasi penambahan dapur sehat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk keseriusan memperluas jangkauan program MBG.
“Ke depan, kami berharap program ini berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran demi generasi muda yang sehat dan cerdas,” tukasnya.
Ketua HMI Pamekasan Nilai sebagai Persoalan Serius
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut menyoroti kasus dugaan ketidaklayakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batumarmar Pamekasan.
Ketua HMI Kabupaten Pamekasan Subhal Jamil menegaskan, MBG diharapkan menjadi solusi bagi pemenuhan gizi siswa. Utamanya di daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam aspek kesehatan dan pendidikan.
“Namun, fakta bahwa menu yang disajikan di Batumarmar Pamekasan mendapatkan kritikan dari wali siswa karena dianggap tidak layak diedarkan, hal ini menunjukkan bahwa adanya persoalan serius dalam implementasi program ini,” tegas Subhal.
Sarjana Ekonomi itu menilai, keluhan atau kritikan tersebut bukan sekadar karena masalah makanan l enak atau tidak, akan tetapi lebih kepada standar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Jika menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi yang seharusnya, maka tujuan utama dari program MBG menjadi tidak tercapai. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar bergizi, menarik bagi siswa, dan sesuai dengan rekomendasi ahli gizi.
“DPRD Pamekasan, khususnya wakil rakyat dari Pantura Pamekasan, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal program ini agar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,” ujar Subhal.
Beberapa langkah yang harus segera dilakukan, terangnya, antara lain mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk kualitas makanan, distribusi, dan efektivitas program.
“Selanjutnya, memanggil pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas keluhan masyarakat,” paparnya.
Di samping itu, mendorong transparansi dalam pengadaan dan penyediaan makanan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam kualitas maupun distribusi. Termasuk melibatkan masyarakat dan wali siswa dalam pengawasan, sehingga ada mekanisme kontrol yang lebih kuat terhadap pelaksanaan program ini.
“Kami berharap program MBG benar-benar menjadi solusi bagi pemenuhan gizi siswa, bukan sekadar formalitas tanpa dampak nyata,” ujarnya.
Dijelaskan, evaluasi yang perlu dilakukan mencakup standar kualitas makanan; harus ada pengawasan ketat terhadap menu yang disajikan, memastikan bahwa makanan memenuhi standar gizi dan layak dikonsumsi.
“Selanjutnya pemerataan distribusi. Jangan sampai ada ketimpangan dalam penyediaan makanan di sekolah-sekolah yang berbeda. Semua siswa harus mendapatkan hak yang sama,” tekannya.
Transparansi anggaran pemerintah juga harus terbuka mengenai alokasi dana untuk program ini, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaannya.
“Kami berharap DPRD Pamekasan dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki program ini. HMI Cabang Pamekasan siap mengawal kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat,” tukasnya.
Karang Taruna Desak DPRD Turun Tangan
Kasus menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak layak di Batumarmar, mendapat sorotan dari Karang Taruna Kabupaten Pamekasan.
“Saya rasa MBG ini sudah ada ketentuan yang mengatur secara komprehensif, baik dari tata kelola, gizi, dan segala macamnya sudah diatur,” ujar Ketua Karang Taruna Kabupaten Pamekasan Moh. Faridi.
Jika ada yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, terang Faridi, tentu DPRD Pamekasan harus turun. Tujuannya, guna kroscek sekaligus evaluasi program MBG di Batumarmar.
Karena bagaimana pun, tambahnya, MBG ini adalah program prioritas nasional yang harus jalan. Jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tentu ini perlu masyarakat dipahamkan terkait dengan gizi yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
Karang Taruna Pamekasan berharap, program MBG berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan dapat diukur efek gizi terhadap masyarakat.
Termasuk serapan atau siswa yang mendapatkannya harus lebih banyak lagi ke depan. Dengan begitu, gizi para peserta didik benar-benar dapat diukur dengan baik.
“Dan siswa dapat outcome yang jelas dari program ini. Dampak atau efek yang ditimbulkan dari program ini harus benar-benar meningkatkan gizi nasional,” tukasnya.
DPRD Pamekasan Akan Panggil Ahli Gizi
Atas peristiwa tersebut, DPRD Pamekasan akan menyikapinya secara serius. Yakni, dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan memanggil ahli gizi.
“Bahwa MBG itu kebijakan Pemerintah Pusat. Anggarannya pun pakai APBN. Tetapi suka dan diak suka atas kebijakan makanan yang disajikan itu sudah biasa, selama masih memenuhi standar gizi 4 sehat 5 sempurna, di antaranya nasi, jagung lauk pauk ikan dan tahu tempe plus susu,” ujar Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, Jumat (18/4/2025).
Ali Masykur juga berjanji dalam waktu dekat akan sidak dan memanggil ahli gizi, yang mendampingi di wilayah Batumarmar. Itu sebagai bentuk ikhtiarnya dalam mendesain MBG lebih baik lagi.
“Semoga MBG ini tambah hari tambah bagus. Dan makanan yang disajikan berkualitas, hingga murid dan wali murid bisa menerima sebagai makanan yang layak,” harapnya.
Tapi yang pasti, terang polisi PPP itu, MBG itu menunya berubah-ubah setiap hari. Sehingga, tidak membuat bosan para siswa yang akan mengonsumsinya. Karena niat dari MBG itu sendiri sangat milia sebagaimana tertuang dalam Astacita Presiden Republik Indonesia,” tukasnya.
DPRD Jatim Dorong SPPG Berinovasi
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Indriani Yulia Mariska, berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat, yang menyiapkan program menu MBG dapat menyeimbangkan nilai gizi dan cita rasa makanan yang ada di daerah masing-masing.
“Melihat fenomena ini, saya harap Tim SPPG setempat dalam penyediaannya dapat menyesuaikan dengan cita rasa di wilayahnya masing-masing. Sebenarnya rasa itu kan soal selera, dan selera makan anak-anak mengikuti cita rasa dari daerahnya sendiri,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut indri, dengan berinovasi, menyeimbangkan nilai gizi dan cita rasa dari wilayah masing-masing menu program MBG dapat disukai dan sesuai selera para penerima manfaat.
“Dengan terus berinovasi, menu MBG bisa disukai oleh para penerima manfaat, sehingga mungkin kedepan dapat mengurangi atau bahkan tidak ada lagi makanan tersisa yang dibungkus dan kemudian dibawa pulang oleh siswa seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan ini,” tegasnya.
IPPNU Pamekasan Singgung Kompetensi Penyelenggara MBG di Batumarmar
Ketua IPPNU Pamekasan Khafifatus Zahrah menegaskan, program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Tapi, meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi unggul serta menjawab permasalahan-permasalahan seperti gizi buruk dan stunting.
“Maka dari itu, jangan sampai kemudian tujuan suci dinodai oleh oknum-oknum tertentu atau bahkan memperburuk kondisi generasi kita, dengan mengabaikan ketentuan kelayakan menu MBG,” tegasnya.
Gadis yang akrab disapa Ifa itu menekankan agar DPRD memastikan apakah daerah Pantura yang lumayan sering tidak disentuh oleh pemerintah itu betul-betul telah siap. Yakni, untuk merealisasikan program MBG, baik secara perencanaan, pelaksanaan, mentoring, dan lainnya.
“Pesan kami, setelah ini tolong realisasi program ini betul-betul diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten, yang misinya sama dengan misi program ini, saat direncanakan sejak awal,” tegasnya.
Pihaknya berharap, agar semua pihak mempelajari dan menjalankan sebaik mungkin tahap-tahap pelaksanaannya secara mendalam, dan dieksekusi dengan seprofesional mungkin.
“Tolong lah jangan hanya memikirkan kepentingan atau keuntungan satu golongan saja, tapi juga pikirkan dampak keberlanjutannya,” tukas Ifa.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 19 detik yang memperlihatkan nasi bungkus dengan menu nugget, tempe, dan sedikit sayuran. Diketahui makanan yang berada dalam video tersebut merupakan menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Berdasarkan informasi yang digali wartawan, video tersebut direkam seorang wali siswa SDN Bujur Timur 1, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan makanan tersebut adalah menu MBG yang dibungkus dan dibawa pulang oleh anaknya. (rul/nam)
