KABAR MADURA | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan memastikan bahwa pengawas pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di level kecamatan, desa atau kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS) diberi jaminan kerja. Bawaslu Pamekasan menyiapkan anggaran Rp40 juta untuk jaminan kerja pengawas tersebut.
Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus mengatakan, keputusan dalam menjamin para pengawas di Pilkada 2024 diputuskan setelah menggelar rapat koordinasi antara Pemkab Pamekasan, Bawaslu, dan beberapa pemangku kebijakan lainnya.
Menurut Sukma, awalnya Bawaslu hanya disiapkan anggaran santunan bagi pengawas yang mengalami risiko kerja selama gelaran Pilkada 2024.
“Jadi pengawas mulai dari panwascam sampai pengawas TPS akan diikutkan BPJS ketenagakerjaan,” ujar Sukma, Kamis (24/10/2024).
Dia menegaskan, proses pendaftaran kepesertaan BPJS tersebut saat ini masih dalam proses sinkronisasi dana dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sukma menyebut, di Pamekasan terdapat terdapat 1.270 PTPS, 189 pengawas desa atau kelurahan, dan 39 pengawas di tingkat kecamatan.
Selain itu, lanjutnya, bagi staf pengawas di tingkat kecamatan yang tidak berasal dari aparatur sipil negara (ASN), juga diikutkan dalam program tersebut.
“Rentan waktu kepesertaannya akan disesuaikan dengan masa kerjanya, khusus panwascam akan diikutkan selama empat bulan, pengawas desa atau kelurahan diikutkan selama empat bulan. Sedangkan untuk PTPS akan diikutkan selama satu bulan,” ungkapnya.
Aktifnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pengawas ini direncanakan mulai bulan ini hingga empat bulan ke depan khusus panwascam dan pengawas desa atau keluhan. Sementara untuk PTPS direncanakan diaktifkan pada November 2024 mendatang. (rul/zul)
Saya sebagai pengawas kelurahan desa.
Dan bsu bpjs sebagai PKD tidak cair..
Saya berdomisili di kabupaten simalungun,sumatera utara….
Itu bagaimana kok saya tidak mendapat pencairan BSU.