Paslon Mandat Tawarkan Keterlibatan Swasta Atasi Masalah Terbatasnya Anggaran

Berita, News, Pilkada13 views
Banner Iklan

KABAR MADURA | Pada sesi debat publik kedua, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Sampang nomor urut 1 KH. Muhammad bin Mu’afi Zaini (Kiai Mamak) dan H. Abdullah Hidayat (Mas Ab) atau Mandat menyatakan akan melibatkan swasta sebanyak-banyaknya dalam menangani keterbatasan anggaran daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Kiai Mamak saat merespon dan memberikan tanggapan dalam sesi debat kedua dengan subtema inovasi dan efisien pengelolaan anggaran dalam peningkatan kesejahteraan.

Dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah diharuskan mengadopsi pendekatan kreatif dan inovatif agar tetap memberikan layanan publik yang optimal tanpa menambah beban anggaran. Semisal daerah dapat menerapkan model public private partnership untuk berbagai sektor kehidupan.

Baca Juga:  Paslon Mandat Komitmen Wujudkan Konsep Pemerataan

Menurut Kiai Mamak, Madura merupakan salah satu daerah dengan public private partnership-nya tertinggi, utamanya dalam sektor pendidikan yang itu sudah jalan.

Dari rencananya, tegas Kiai Mamak, terdapat satu banding satu antara sekolah negeri dan swasta, ada satu banding 10 untuk SMP dan MTs swasta, serta ada satu banding 17 atau 18 untuk SMA. Maka privatisasi di bidang pendidikan jalan dengan baik dan bisa dilakukan pada semua segmen.

“Untuk pengentasan anggaran di Kabupaten Sampang yang terjadi setiap tahunnya dapat diselesaikan dengan keterlibatan swasta sebanyak mungkin dalam berbagai sektor,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga:  Pererat Hubungan Pers dan Polri, Kapolres Pamekasan Gelar Media Gathering ke Trawas

Diuraikan pula, upaya menarik investasi dari luar sangat penting dilakukan, karena dapat mengurangi beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), utamanya pada segmen yang kemampuan APBD-nya tidak mampu, baik karena anggaran, teknologi, manajemen, dan lainnya.

“Pada prinsipnya, yang penting negeri, rakyat tidak dirugikan, karena tidak semua yang dikelola oleh swasta itu tidak lantas dimiliki oleh swasta, semisal kita memiliki lahan, tetapi tidak mampu membangun rumah sakit, sekolah atau lainnya, maka swasta bisa masuk di sana,” terangnya. (sub/waw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *