Pelatihan Bordir Nol Peminat, DPRD Warning Diskop UKM dan Naker Pamekasan

News78 views

KABAR MADURA | Pelaksanaan pelatihan kerja tahap kedua, yang melekat di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, hingga kini masih buram.

Hal itu dikarenakan belum adanya peserta yang mendaftar. Terdapat dua jenis pelatihan pada tahap kedua ini: bordir dan tata boga.

Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Produktuvitas Kerja Diskop UKM dan Naker Pamekasan Ika Yulia Rahkmawati mengatakan, pelatihan bordir sejauh ini masih belum ada peminat atau pendaftar sama sekali. Sehingga, realisasi pelaksanannya belum bisa dipastikan kapan, meski dijadwalkan pada Juli harus terealisasi.

“Kemungkinan Agustus baru terealisasi. Tapi nunggu terpenuhinya kuota juga. Kalau yang tahap pertama desain grafis dan tata boga sudah terealisasi,” ungkapnya, Selasa (16/7/2024).

Padahal, menurut Ika, sosialisasi ke setiap desa sudah dilakukan dinasnya untuk menarik minat peserta. Namun, yang banyak peminat hanya di jenis pelatihan tata boga. Dijelaskan, pihaknya mengagendakan lima jenis pelatihan yang akan terealisasi tahun ini, yakni desain grafis, tata boga, bordir, tata rias, dan menjahit. Alokasi anggarannya senilai Rp350 juta dari DBHCHT.

“Pelatihan itu dibagi menjadi empat tahap. Masing-masing kuota 16 peserta. Kalau nanti kuota yang bordir masih belum terpenuhi, kita pending dulu. Diganti ke yang sudah terpenuhi, seperti tata boga. Kebetulan yang tata boga dibagi menjadi beberapa sesi,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail mengeluarkan warning. Menurutnya, dinas terkait harus lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi pelatihan kerja.

Menurutnya, jenis pelatihan yang disediakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat, utamanya anak muda. Sebab jika tidak, pelatihan tersebut akan sepi peminat.

Ia berharap, ke depan ada inovasi terbaru dalam realisasi pelatihan kerja tersebut. Sehingga, pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat benar-benar optimal dan membawa dampak kemajuan ekonomi di setiap individu.

“Wajar saja kalau sepi peminat. Karena jenis pelatihan itu (bordir) setiap tahunnya tidak berubah. Jadi harus ada inovasi yang lebih kreatif untuk memfasilitasi pelatihan kerja, tentu juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Pewarta: Safira Nur Laily

Redaktur: Sule Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *