KABAR MADURA | Akibat efisiensi, rencana pembangunan di Sumenep harus terbengkalai. Misal, pekerjaan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya.
Untuk memaksimalkan keuangan daerah akibat efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemkab Sumenep harus memotong beberapa pos anggaran.
Akibat efisiensi, pembangunan infrastruktur jalan tidak maksimal. Jika efisiensi terus berlanjut, makan rencana pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemkab Sumenep akan stagnan.
Ada banyak pos anggaran yang terpangkas dengan adanya kebijakan efisiensi, di antaranya adalah anggaran infrastruktur.
“Setahu kami, memang ada banyak anggaran yang dipangkas demi memaksimalkan program Pemkab Sumenep. Jadi, seperti tambal sulam juga saat ini anggaran di daerah,” kata Ketua KNPI Sumenep Syaiful Hariri, Sabtu (21/6/2025).
Terhadap adanya kebijakan efisiensi, supaya pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan baik, Pemkab Sumenep diminta supaya tidak memangkas anggaran yang sudah dicanangkan untuk pembangunan.
Dikatakan Aying, sapaan akrabnya, terdapat anggaran yang sampai saat ini tidak dipotong walau ada kebijakan efisiensi anggaran, yakni TPP ASN.
“TPP ASN tetap utuh. Tapi untuk infsatruktur dan bantuan kepada masyarakat terpotong. Harusnya, TPP ASN ini dievaluasi dengan baik dan dipertimbangkan untuk dipotong dengan kondisi saat ini. Sehingga, pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial tetap maksimal,” paparnya.
TPP sendiri di Sumenep tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2025 serta diperkuat oleh Keputusan Bupati Nomor 188/45/KEP/435.013/2025.
TPP sendiri berdasarkan lima kriteria utama yang bersifat objektif. Antara lain, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja, kelangkaan profesi, lalu pertimbangan objektif lainnya. (ara/ong)
Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) akibat efisiensi anggaran dari pusat sebenarnya tidak dianjurkan dan menjadi kontroversi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa TPP tidak termasuk dalam pos anggaran yang dipotong untuk menjaga kesejahteraan pegawai dan agar moral ASN tidak jatuh.
Alternatif yang disarankan untuk mengatasi defisit anggaran tanpa memotong TPP antara lain:
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah seperti menyewakan atau menjual aset yang tidak produktif, termasuk kendaraan dinas yang tidak terpakai. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menutup defisit besar dibandingkan memotong TPP pegawai.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% di seluruh perangkat daerah, sebagai langkah efisiensi yang tidak langsung mengurangi kesejahteraan pegawai.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara maksimal, sehingga menambah sumber pendapatan daerah tanpa mengorbankan tunjangan pegawai.
Optimalisasi potensi pendapatan daerah lain yang belum termanfaatkan secara maksimal, sebagai alternatif untuk menyeimbangkan anggaran tanpa harus mengurangi TPP.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan ASN sekaligus mengatasi defisit anggaran secara berkelanjutan
Ayuk ..
Bersama berkolaborasi yg kreatif dan inovatif.
Esensinya semua bekerja untuk hidup sejahtera dan layak.
#bismillahmelayani