Dari Keamanan Menuju Kepercayaan: Jalan Panjang Pengabdian Polri

Oleh: Sitti Romlah M.Pd,
Jurnalis K-TV

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, tugas Polri tidak hanya terbatas pada aspek keamanan semata, melainkan juga menyentuh dimensi yang lebih mendalam, yakni membangun kepercayaan publik.

Kepercayaanmasyarakat menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya, sebab tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat, segala upaya penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban tidak akan berjalan optimal.
Perjalanan Polri dalam meraih kepercayaan publik bukanlah proses yang singkat. Berbagai tantangan, kritik, dan tuntutan transparansi telah mewarnai perjalanan panjang institusi ini. Oleh karena itu, Polri terus melakukan berbagai inovasi, reformasi birokrasi, serta membangun hubungan yang humanis dengan masyarakat.

Melalui pendekatan yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel, Polri berusaha mengubah citra institusi yang selama ini sering dipandang kaku dan tertutup menjadi aparat yang dekat dan dipercaya oleh rakyat.

Bagaimana Polri bertransformasi dari sekadar institusi penjaga keamanan menjadi pelayan masyarakat yang mampu meraih kepercayaan publik melalui berbagai upaya pembenahan internal dan pelayanan prima. Selain itu, akan diulas pula berbagai tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat Indonesia.

Namun tantangan dan dinamika yang dihadapi Polri saat ini sangat berat seperti halnya kasus-kasus pelanggaran oknum yang mencoreng institusi. Meskipun secara umum Polri berupaya menjalankan tugasnya secara profesional, faktanya masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

Kasus-kasusini bukan hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Beberapajenis pelanggaran yang pernah terjadi antara lain, pelanggaran etik dan disiplin seperti halnya oknum anggota Polri yang melakukan tindakan di luar norma etika kepolisian seperti arogansi terhadap masyarakat, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau perilaku kasar saat bertugas. Selain itu kasus keterlibatan dalam tindak pidana seperti beberapa oknum anggota Polri pernah terlibat kasus pidana umum maupun khusus seperti narkoba, perjudian ilegal, pemerasan, atau menjadi backing aktivitas ilegal.

Contoh kasus menonjol: keterlibatan oknum polisi dalam jaringan narkoba di beberapa daerah yang berhasil diungkap oleh Divisi Propam Polri maupun BNN.
Dalam hal ini Polri memiliki berbagai langkah dan mekanisme untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oknum anggotanya agar tidak terus merusak citra institusi dan kepercayaan publik, di antaranya adalah penegakan hukum internal yang tegas, Polri menerapkan penegakan hukum di lingkungan internal melalui Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Jika ada laporan pelanggaran, oknum anggota akan diperiksa, disidangkan secara etik atau disiplin, bahkan diproses pidana jika terbukti bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Polri menyediakan berbagai jalur pengaduan terbuka bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban pelanggaran oknum, hotline propam di setiap polda, aplikasi Dumas Presisi, pelayanan langsung di kantor Propam Polri. Penanganan pelanggaran oknum Polri harus dilakukan secara tegas, terbuka, dan berkelanjutan. Tidak hanya dengan hukuman, tetapi juga melalui pembinaan karakter, peningkatan pengawasan, dan reformasi budaya organisasi. Upaya ini sangat penting untuk menjaga citra institusi Polri dan meraih kembali kepercayaan masyarakat.