KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberlakukan kartu parkir berlangganan bagi pedagang yang sering beraktivitas keluar masuk di Pasar Anom. Namun, dalam realisasinya, sejumlah pedagang menolak menggunakan kartu parkir berlangganan tersebut.
Salah seorang pedagang di Pasar Anom, Hayati, mengatakan, dirinya tidak membeli kartu parkir berlangganan itu karena penghasilannya tidak menentu, yakni hanya berkisar Rp5.000 hingga Rp100.000 per hari. Sementara bagi pedagang yang menggunakan parkir berlangganan itu harus membayar Rp30.000 per bulan. Nominal itu belum termasuk retribusi yang harus dibayarkan setiap hari.
Sebab itu, Hayati mengaku keberatan menggunakan kartu parkir berlangganan itu. Dirinya meminta pemkab agar biaya parkir Pasar Anom khusus para pedagang digratiskan saja.
“Kami masih ditarik retribusi, bisa jadi nanti kami bangkrut, karena penghasilannya tidak seberapa,” ucapnya, Kamis (8/8/2024).
Hayati menambahkan, apabila diperbolehkan menawar, dirinya akan menggunakan kartu parkir berlangganan asalkan biaya bulanannya hanya Rp10.000.
“Ini kan lebih meringankan,” imbuh dia.
Semntara pedagang lainnya, Hamima, menyampaikan, sebaiknya kartu parkir berlangganan itu hanya diberlakukan khusus pedagang yang berpenghasilan besar, seperti penjual baju, alat-alat dapur, serta pedagang yang berpenghasilan besar lainnya.
“Wajib dipilah, bukan malah disamaratakan,” bebernya.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Sumenep Subaidi menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan mengenai pemberlakuan kartu parkir berlangganan tersebut. Sebab, dalam pelaksanaannya kurang diminati oleh para pedagang.
“Banyak keluhan dari para pedagang. Sehingga program ini jika tidak ada fungsinya dan sedikit peminat, maka ditiadakan saja,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep Idham Halil mengutarakan, untuk mendapatkan kartu parkir berlangganan itu cukup dengan bermodal KTP dan mau membayar uang Rp30.000 setiap bulan.
“Jika memang tidak ada yang berminat, ini tentu menjadi evaluasi kami ke depannya. Kami juga butuh kritikan dari masyarakat, agar semuanya terselesaikan dengan baik,” kata Idham.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A Husna
