KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak bisa memenuhi target program pemanfaatan lahan tidur dari pemerintah pusat yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2025.
Hingga April 2025, realisasi pengelolaan lahan tidak produktif itu baru mencapai 12 ribu hektar. Sedangkan total target yang telah ditetapkan pemerintah pusat seluas 81 hektar.
Dengan capaian tersebut, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang Nurdin mengungkapkan bahwa target yang ditetapkan pemerintah pusat diturunkan menjadi 51 hektar.
Ketidaksanggupan memenuhi target tersebut disebabkan sejumlah kendala, termasuk minimnya akses, kurangnya modal, perubahan kebijakan, serta cuaca ekstrem yang mempersulit proses pembukaan lahan.
“Kami hanya yakin tahun ini akan mencapai target 51 hektar, walaupun kami tidak begitu memiliki cukup pendanaan untuk mempercepat implementasinya,” ujar Nurdin, Kamis (1/5/2025).
Program pengelolaan lahan tidur merupakan bagian dari strategi nasional dalam memanfaatkan potensi lahan yang produktif untuk mendukung swasembada pangan. Lahan yang berpotensi secara produktif, namun tidak dimanfaatkan dalam waktu yang lama, baik itu pertanian maupun perkebunan.
Menurut Rudi, salah satu mahasiswa Poltera, program tersebut belum mengedepankan prinsip berkelanjutan dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Sedangkan masyarakat masih bergantung pada kawasan tersebut untuk kehidupan sehari-hari.
“Kami harap, pemerintah lebih bijak lagi untuk memanfaatkan potensi yang ada, baik dalam pertanian maupun perkebunan,” harapnya.(km90/sub/waw)
