KABAR MADURA | Tidak sesuai rencana awal, pemanfaatan lahan integrasi garam tidak bisa dilakukan pada tahun 2024 ini. Alasannya, tahun ini kembali tidak mendapatkan anggaran. Padahal, lahan itu dapat mendukung kualitas garam serta produksi garam yang melimpah.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Agustiono Sulasno melalui Kepala bidang (Kabid) Perikanan Budidaya Edie Ferrydianto mengatakan, dengan gagalnya lahan integrasi garam karena tidak ada anggaran membuatnya bingung.
“Harapan saya sebenarnya tahun 2024 ini sudah mulai dapat dimanfaatkan, tetapi lagi-lagi tidak kedapatan anggaran,” katanya, Rabu (31/1/2024).
Atas kondisi itu, dia masih bingung, karena berkenaan dengan anggaran itu tidak mudah didapat. Saat ini dia hanya bisa berharap agar nantinya dapat dianggarkan di perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumenep 2024.
“Saat ini hanya lahannya yang ada, sementara mengenai pemanfaatannya tidak bisa tahun ini,” paparnya.
Pada tahun lalu, pengadaan lahan integrasi garam itu menelan hampir Rp1 miliar, untuk 30 hektare di Kecamatan Gapura. Garapan lahan integrasi garam di Sumenep tidak tuntas secara maksimal. Hal itu menyebabkan pemanfaatan lahan integrasi itu menjadi sangat amat lambat.
“Sudah 3 tahun lahan integrasi garam itu tidak dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran,” ucap dia.
Khairul, asal petambak garam Desa Pinggrpapas mengatakan, sebenarnya para petambak sebagian besar menginginkan lahan integrasi garam itu bisa dimanfaatkan, agar perolehan garam rakyat meningkat.
“Harapan saya, tahun ini diusahakan sudah tergarap,” ucap Hadari itu.
Hal senada disampaikan Moh. Ediyanto, petambak garam asal Kecamatan Saronggi, saat ini sedang mempersiapkan produksi garam dan merencanakan dapat memperoleh garam yang melimpah. Sebab, pada tahun sebelumnya merugi hingga Rp38 juta.
“Jikalau ada lahan integrasi dimungkinkan dapat membayar utang, karena kualitasnya pasti bagus dan cepat,” kata Ediyanto.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
