KABAR MADURA | Potret pendidikan di Madura secara umum masih terbilang buruk. Hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, mulai dari tidak adanya sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hingga sistem pendidikan yang kurang efektif. Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan Muhammad Subhan.
Buruknya potret pendidikan, kata Subhan, salah satunya bisa dilihat dari indeks pembangunan masyarakat (IPM) yang tidak mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya.
Di Pamekasan, IPM 2024 berada di angka 70,85. Sementara di tahun sebelumnya mencapai 70,32. Meski naik 0,53, namun dari sisi persentase pertumbuhan IPM, Pamekasan terendah di Madura, hanya 0,75 %.
Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan angka IPM, urai Subhan, karena tidak ada sinkronisasi dalam kesejahteraan pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial dari masing-masing dinas terkait.
“Antara kemenag dengan disdik, tidak ada sinkronisasi dalam penguatan pendidikan. Begitu pun dengan dinas lainnya, seperti disperindag dan dinkes,” terangnya kepada Kabar Madura, Kamis (1/5/2025).
Buruknya potret pendidikan itu juga bisa dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi, seperti maraknya kasus perselingkuhan yang ditanggapi dengan pembunuhan, infrastruktur sekolah yang tidak memadai atau bersengketa, tidak disiplinnya para guru dari berbagai aspek, dan sejumlah fenomena lain.
Subhan menjelaskan, persoalan seperti gedung sekolah yang bermasalah dan maraknya kasus kriminal itu adalah membuktikan kondisi pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan, menurutnya, tindakan tidak terpuji juga kerap dilakukan oleh oknum guru.
“Paling parah, performa guru yang tidak mencerminkan layaknya guru. Seperti tidak disiplin. Hal itu terjadi bisa saja karena terjebak dengan tuntutan administrasi bukan prestasi, sehingga sistem itu merusak terhadap kualitas pendidikan,” ungkap dosen Universitas Islam Madura (UIM) itu.
Subhan juga berpendapat, julukan Pamekasan sebagai Kota Pendidikan kini sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, tidak didukung dengan adanya prestasi di dunia pendidikan, baik oleh siswa ataupun guru. Justru, saat ini, Pamekasan lebih dikenal dengan produksi rokok ilegal.
Seharusnya, kata Subhan, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun penguatan SDM melalui pendidikan juga harus perlu diperhatikan.
“Pamekasan saat ini justru lebih dikenal dengan produksi rokok ilegal, bukan Kota Pendidikan. Sebenarnya kami (Dewan Pendidikan) sudah mengusulkan untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait, untuk bertemu langsung. Tapi, sampai saat ini belum ada tindak lanjut apa-apa dari yang bersangkutan,” tukasnya.
Sementara itu, akademisi IAIN Madura Prof. Atiqullah menegaskan, sistem pendidikan saat ini menghadapi banyak tantangan karena perubahan teknologi informasi. Salah satunya, seperti kesenjangan akses pendidikan yang menyangkut infrastruktur pendidikan antara daerah pelosok dan kawasan perkotaan. Sehingga, hal itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.
Atiq menilai, baik buruknya sistem pendidikan bergantung pada penerimaan masyarakat secara umum. Kendati demikian, upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan menjadi pekerjaan rumah untuk diwujudkan bersama, utamanya oleh pendidik.
Direktur Pascasarjana IAIN Madura itu juga berpendapat, fenomena-fenomena di luar batas hukum negara ataupun norma agama yang terjadi di masyarakat merupakan bagian dari krisis literasi. Sehingga perlu adanya landasan karakter yang kuat melalui sistem kurikulum pendidikan untuk membangun sebuah harmoni yang lebih baik.
Menurut guru besar bidang Kepemimpinan Pendidikan Islam itu, diperlukan kolaborasi antarstakeholder terkait dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di suatu daerah.
“Misal beberapa kementerian baru-baru ini menyiapkan satu kurikulum baru, yang berbasis pada kasih sayang. Sehingga, beberapa fenomena (di luar batas) bisa diminimalisir. Karena rendahnya pendidikan bisa mempengaruhi citra dan perilaku anak bangsa,” terangnya.
Terkait IPM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan Sigit Priyono mengatakan bahwa terdapat tiga indikator dari sisi perencanaan yang diprioritaskan, adalah pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi. Kemudian dieksekusi setiap OPD dalam program yang disesuaikan dengan hasil analisis secara komprehensif.
“Tiga indikator itu saling beririsan, contoh pendidikan, tidak semua menjadi kewenangan kabupaten. Artinya, semua saling bersinergi, termasuk di ekonomi itu kan salah satunya kemampuan daya beli, ada faktor yang bisa diintervensi di daerah ada faktor yang irisan banyak hal,” imbuhnya
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan Parsad Barkah Pamungkas, tiga indikator dalam pengukuran IPM tersebut terus berkembang. Hal itu dinilai jadi pendorong pertumbuhan IPM di Madura.
IPM Pamekasan dari angka 70,32 pada 2023 menjadi 70,85 di 2024, naik 0,53 poin dengan persentase 0,75 %. Meski angkanya paling tinggi, namun, dibanding tiga kabupaten lain di Madura, pertumbuhan IPM Pamekasan dalam dua tahun terakhir masih di bawah Sumenep. Bahkan, dari sisi persentase pertumbuhan IPM, Pamekasan terendah di Madura.
Sumenep memiliki IPM di angka 69,14 pada tahun 2023 kemudian di 2024 menjadi 69,78, atau naik 0,64 poin dengan pertumbuhan 0,94 %. Sedangkan IPM. Bangkalan di angka 66,82 di 2023 menjadi 67,33 di 2024 atau naik 0,51 poin dengan pertumbuhan 0,76 %. Sampang dari 66,19 di tahun 2023 menjadi 66,72 pada 2024 atau naik 0,53 poin, dengan pertumbuhan 0,79 %. (rul/nur/zul)
