KABAR MADURA | Berbagai persoalan lingkungan di Sumenep menjadi pembahasan utama dalam dialog interaktif bertajuk Sumenep di Ujung Tanduk: Meretas Solusi dari Konflik Sumber Daya, Krisis Air, hingga Bisnis Racun, yang digelar di Aula Bappeda Sumenep, Minggu (17/5/2026).
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh PK PMII UNIBA Madura dengan menghadirkan unsur pemerintah, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat.
Diskusi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai semakin mendesak, seperti maraknya galian C ilegal, ancaman krisis air bersih, banjir, serta kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penanganan serius melalui sinergi berbagai pihak.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Anwar Syahroni Yusuf, peneliti Oleolang Institute Moh Roychan Fajar, ketua Mabinkom PK PMII UNIBA Madura, kader PMII, dan sejumlah undangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyampaikan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Menurutnya, diperlukan ruang dialog untuk menghimpun berbagai pandangan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi.
“Dialog yang baik akan melahirkan gagasan yang baik. Karena itu, kolaborasi dengan semua pihak penting untuk memperkuat sinergi pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan di Sumenep,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, aktivitas tambang galian C ilegal menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot. Keberadaan tambang tanpa izin dinilai berpotensi merusak ekosistem, memicu banjir, serta memperburuk ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan.
Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam yang belum optimal. Ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Melalui dialog tersebut, sejumlah peserta juga menyampaikan rekomendasi agar pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap persoalan lingkungan yang berkembang. Mulai dari pengendalian tambang ilegal, mitigasi krisis air, hingga penguatan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat. (ara/waw)
