KABAR MADURA | Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Nurul Huda alias Ra Huda meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap petani garam di Madura. Hal ini menyusul keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor.
Ra Huda berpendapat, pembebasan kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harusnya lebih diperhatikan oleh Presiden Prabowo.
“Karena kalau kuota impor garam dibebaskan, maka petani garam akan menjadi korban atas kebijakan tersebut. Terutama petani garam Madura,” kata Ra Huda, Kamis (10/4/2025).
Apalagi selama ini stok garam petani melimpah, karena produksi garam meningkat akibat kemarau panjang. Sedangkan serapan garam oleh pabrikan pengolah garam mulai dibatasi karena gudang stok penuh.
“Jangan sampai wacana ini justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Di satu sisi, kata Ra Huda, harga jual garam rakyat pada musim produksi garam tahun ini murah, yakni Rp800 per kilogram, lebih murah dari biaya pokok produksi yang mencapai Rp830 per kilogram.
“Nah ini yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan garam petani tersebut dengan mencari solusi yang tepat agar hasil produksi garam rakyat tahun ini yang melimpah tidak sampai menumpuk tidak terserap pasar,” paparnya.
Kendati demikian, Ra Huda mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo menghapus kuota impor sebagai langkah dan menjawab tantangan ekonomi global.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo meminta kebijakan kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Prabowo mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan, kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu. Dengan demikian, pemerintah membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu melakukan impor.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar Prabowo. (rul/zul)
