KABAR MADURA | Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang, hingga kini masih terdapat 25.703 rumah warga yang kondisinya tidak layak huni. Namun, sayangnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak memprioritaskan hal itu tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Umi Hanik Laila mengatakan, pihaknya masih belum bisa memprioritaskan program bantuan untuk warga yang rumahnya masuk kategori tidak layak huni. Sebab itu tidak selaras dengan program pemerintah provinsi maupun pusat.
“Untuk 2025 ini, program prioritas pemkab pada pembangunan SDM serta ekonomi, khususnya Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan,” ujar Hanik saat ditemui Kabar Madura, Rabu (26/2/2025).
Saat ini, lanjut dia, dana transfer anggaran dari pusat berkurang dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, sementara anggaran untuk infrastruktur akan mengalami penyesuaian.
“Kita harus clear dan sejalan dengan program prioritas pemprov dan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat dan Permukiman DLH Perkim Sampang Abdur Rokib menegaskan, pada 2025, pemkab hanya bisa melaksanakan program RTLH pada 20 rumah warga. Untuk itu, pihaknya berharap agar mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk program RTLH tersebut.
Sekadar diketahui, kecamatan dengan jumlah rumah warga tidak layak huni terbanyak, yakni Kecamatan Kedungdung mencapai 6.290 rumah. Sedangkan untuk yang terendah berada di Kecamatan Sokobanah, hanya 168 rumah yang tidak layak huni. (km91/sub/zul)
