KABAR MADURA | Meski hasil monitoring penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sumenep terus dilakukan, anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Ramzi meminta agar upaya sosialisasi kepada masyarakat tetap ditingkatkan. Dia menilai, tanpa edukasi yang maksimal, kebijakan KTR hanya akan berjalan normatif di atas kertas.
“Keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada seberapa kuat sosialisasi dilakukan di tingkat akar rumput,” kata dia.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu kawasan tanpa rokok, batas-batasnya, serta sanksi atau dampak dari pelanggaran kebijakan tersebut.
“Sosialisasi harus menyentuh sekolah, tempat ibadah, warung kopi, hingga lingkungan keluarga. Ini bukan sekadar aturan, tapi soal budaya dan kesadaran,” tambahnya.
Komisi IV juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera menyelesaikan penyusunan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum permanen bagi penerapan KTR. Dengan dasar hukum yang kuat, diharapkan pengawasan dan sanksi bisa lebih terukur dan berdampak.
“Jangan setengah-setengah. Kalau ingin benar-benar sehat, regulasi dan edukasi harus sejalan,” pungkasnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Achmad Syamsuri menyebut, implementasi KTR di sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, OPD, dan rumah sakit mengalami kemajuan signifikan.
“Kami melakukan monitoring KTR dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali. Di RSUD dr. H. Moh. Anwar, OPD, puskesmas untuk pelaksanaan KTR,” papar dia. (ara/waw)
