KABAR MADURA | Penerapan sistem pembayaran non-tunai untuk pembelian tiket wisata di Pamekasan yang digagas sejak 2023 dan ditargetkan mulai diterapkan pada 2024 belum terealisasi.
Sistem e-tiket ini dirancang khusus untuk destinasi wisata binaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan, yakni Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove, dan Pantai Jumiang.
Pengelola Ekowisata Mangrove Pamekasan Slaman mengatakan, penerapan sistem e-tiket wisata sangat membantu dalam meningkatkan potensi minat masyarakat untuk berkunjung ke wisata.
Selain itu, kata Slaman, juga dapat mencegah kebocoran data, mencegah terjadinya kecemburuan sosial antar pengunjung dan petugas wisata, serta mempermudah pencatatan data wisatawan.
“Rencana tersebut sudah berlangsung dua tahun silam. Namun faktanya, tidak ada tindak lanjut yang jelas dari dinas terkait,” katanya, Rabu (19/3/2025).
Selama ini, petugas wisata telah berulang kali melakukan pengajuan permohonan ke pemerintah terkait kejelasan program yang telah dirancang. Tetapi, tidak kunjung ada kejelasan mengenai kendala yang dihadapi atau kapan program tersebut akan diterapkan.
Tidak hanya fokus pada target penerapan sistem e-tiket wisata, Slaman juga meminta pemerintah untuk memberikan solusi atas beberapa persoalan wisata, termasuk pembenahan fasilitas wisata, listrik, dan pengembangan wisata.
“Saya tahu betul bahwa kendala utamanya mungkin anggaran. Namun kalau tidak diingatkan, mereka juga tidak akan sadar. Meskipun pada kenyataannya tetap tidak akan ada kelanjutan,” tambahnya.
Agar wisata tetap berkembang, petugas wisata berinisiatif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk perguruan tinggi, bank, dan lembaga lainnya.
Upaya pengembangan yang dilakukan mencakup peningkatan fasilitas listrik dan Wi-Fi, pemanfaatan pohon mangrove untuk produksi kopi, snack dan sejenisnya, serta penambahan bibit pohon.
Dengan demikian, Slaman berharap, keberadaan wisata akan tetap hidup meskipun tanpa suntikan dana pemerintah setempat.
“Kita tidak bisa menunggu kejelasan dari dinas, kalau tetap menunggu kemungkin wisata kita akan tetap sepi,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Romli mengatakan, sistem pembayaran yang digagas oleh dinas terkait sangat membantu dalam pengelolaan wisata, serta dapat meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini di sektor pariwisata.
Oleh karena itu, harusnya dinas terkait perlu menindaklanjuti program tersebut. Sehingga, masyarakat, pengelola wisata dan pemerintah daerah dapat merasakan keberadaan wisata yang lebih modern.
“Akan segera kita evaluasi melalui dinas terkait, mengenai kejelasan program yang telah digagas,” katanya. (km62/din)
