KABAR MADURA – Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) mendapat sorotan dari H. Khairul Umam atau yang akrab disapa Haji Her.
Menurutnya, program MBG yang diperuntukkan bagi siswa sekolah harus dikelola dengan tata kelola yang benar dan penuh tanggung jawab. Jika menu yang disajikan dinilai kurang layak konsumsi, maka pengelolanya perlu segera dikoreksi.
“Menurut saya, itu pengelola MBG-nya yang kurang ajar, tidak amanah,” tegasnya, Jumat (27/02/2026).
Haji Her menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, skema anggaran MBG sebenarnya telah diatur secara rinci. Dari total sekitar Rp10 ribu per porsi, anggaran itu sudah dibagi untuk kebutuhan bahan makanan, biaya karyawan, hingga biaya pengelolaan dan perawatan.
“Mereka kan udah dapet fee pengelola MBG ini, sudah disiapkan fee. Jadi Rp10 ribu itu untuk makanannya. Rp3 ribu, kalau tidak salah untuk karyawannya dan segala macamnya, Rp2 ribu itu untuk fee dan perawatan,” jelasnya.
Haji Her juga mengaku telah meninjau langsung sejumlah titik pelaksanaan MBG. Dari hasil pengamatannya di lapangan, dia menemukan adanya perbedaan kualitas pengelolaan di masing-masing lokasi.
Menurutnya, pelaksanaan MBG yang paling amanah dan dinilai ideal sejauh ini adalah yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“MBG yang paling amanah itu, setelah saya keliling dan meneliti ya, adalah MBG yang dikelola Polri,” tukasnya. (rul/zul)
