KABAR MADURA | Tenaga survei lapangan pengawasan bangunan di Pamekasan terbilang minim. Saat ini hanya ada empat orang. Padahal, setiap tahunnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) selaku stakeholder terkait, sering mengajukan tambahan tenaga lapangan tersebut.
Jabatan Fungsional Tata Bangunan DPRKP Pamekasan Ahmad Mustofa Ansori mengatakan, minimnya tenaga SDM itu cukup berpengaruh terhadap keoptimalan pengawasan izin bangunan di lapangan, seperti tidak dijangkaunya bangunan-bangunan yang belum mengantongi izin.
“Kalau mengajukan kami sering, hanya tahun ini kami dapat tambahan satu orang,” paparnya kepada Kabar Madura, Minggu (19/5/2024).
Ansori menjelaskan, untuk mengantisipasi kendala proses pengawasan di lapangan, ketika ada pengajuan permohonan izin untuk disurvei, pihaknya sambil lalu juga melakukan pengawasan di bangunan sekitar lainnya. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah desa (pemdes) setempat dalam melakukan pengawasan, utamanya bangunan hunian. Sebab, selama ini izin bangunan hunian masih terbilang minim daripada bangunan usaha.
Selain SDM yang minim, dia menyebut, anggaran yang dikucurkan untuk pengajuan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) juga terbatas. Dalam satu tahun hanya teranggarkan Rp250 juta. Kendati demikian, lanjut Ansori, pihaknya tetap mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia tersebut.
“Tahun lalu juga Rp250 juta. Kami lakukan pendataan juga terhadap hunian-hunian yang tidak berizin, karena itu berpengaruh terhadap PAD,” tukasnya.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
