KABAR MADURA | Ratusan anak di Pamekasan belum mengantongi Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan, dari total 250.742 wajib KIA, baru 61.676 anak yang sudah memiliki KIA pada tahun ini.
Plt Kepala Disdukcapil Pamekasan Saudi Rahman mengatakan, rendahnya angka kepemilikan KIA disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat dan pentingnya KIA. Padahal, KIA memiliki fungsi penting sebagai identitas anak agar tercatat dalam data kependudukan.
“Jika kita hitung, ada sebanyak 189.066 anak yang belum memiliki KIA,” ungkapnya, Kamis (13/3/2025).
Kendati demikian, kata Rahman, jumlah kepemilikan KIA tahun ini mengalami peningkatan dibanding 2024. Sebelumnya 60.034 anak atau 24,51 persen, kini bertambah menjadi 61.676 anak atau sekitar 25,18 persen.
Rahman menegaskan, rendahnya kepemilikan dan minimnya informasi tersebut menjadi pemantik bagi petugas untuk melaksanakan beberapa program percepatan, termasuk pelayanan three in one, Sip Pak Kades, serta pelayanan pembuatan melalui koordinator wilayah di setiap lingkungan pendidikan.
Dengan adanya program tersebut, setidaknya capaian KIA bisa melebihi dari jumlah capaian sebelumnya.
“Semua yang wajib kita targetkan. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong pembuatan KIA bagi anak yang sudah memenuhi syarat. Program three in one diharapkan mampu meningkatkan capaian kepemilikan KIA, agar minimal bisa menyamai tahun sebelumnya,” tambahnya.
Rahman menekankan bahwa rentang usia wajib KIA adalah anak usia 0 hingga 17 tahun. Oleh karena itu, pihaknya berharap, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan layanan yang telah disediakan.
“Melalui tiga program ini, masyarakat bisa saling mendukung dalam percepatan pembuatan KIA,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KIA juga dipengaruhi oleh program pemerintah yang belum maksimal menjangkau warga. Seharusnya, pemerintah juga perlu mengkaji capaian KIA tahun sebelumnya.
Dengan demikian, program yang akan dijalankan selanjutnya dipastikan lebih efektif dari program sebelumnya. “Masyarakat kita kurang sadar. Makanya, dinas terkait perlu mengkaji ulang program yang dirancang. Jangan mengulangi kegiatan yang tidak berdampak pada masyarakat,” tegasnya. (km62/din)
