KABAR MADURA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan mengklarifikasi terkait pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti operator desa dan tenaga pelayanan kesehatan dengan kontribusi biaya sebesar Rp2,6 juta per peserta.
Kepala Disdukcapil Pamekasan, Agus Budi Santoso, menegaskan bahwa biaya tersebut digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung dan bukan untuk kepentingan pribadi penyelenggara.
Agus menjelaskan, pelaksanaan bimtek merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas (capacity building) yang diwajibkan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan capaian indikator administrasi kependudukan di daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut berawal dari surat Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah agar menganggarkan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Disdukcapil Pamekasan.
“Hanya saja perlu diingat, bahwa kami ini di desa itu sudah punya kepanjangan tangan, dengan program SPI Pak Kades itu, sistem pelayanan di kantor desa. Nah, di situ ada operator juga sama dengan kami,” ungkapnya, Rabu (13/5/2026).
Dia menyebutkan, dari total 189 desa di Pamekasan, sebanyak 170 desa telah tergabung dalam program pelayanan administrasi kependudukan berbasis Sistem Pelayanan Integrasi (SPI) Pak Kades.
Karena itu, pihaknya menggandeng operator desa hingga tenaga kesehatan untuk mengikuti bimtek guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu mereka saya gandeng, saya ikutkan bimtek termasuk di bagian puskesmas, Dinas Kesehatan Pamekasan,” jelasnya.
Selain operator desa, peserta bimtek juga berasal dari puskesmas yang memiliki inovasi pelayanan administrasi kependudukan, seperti program Puslingkus Sigap. Melalui program tersebut, warga yang melahirkan di puskesmas tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga dibantu pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), hingga kartu identitas anak (KIA).
“Dari situlah kami di sini berinisiatif untuk mengikutkan mereka bimtek, tetapi karena anggaran dari APBD itu hanya untuk Disdukcapil, maka dari itu yang ingin ikut kita mintai biaya kontribusi,” tambahnya.
Agus menegaskan, kontribusi Rp2,6 juta yang dibebankan kepada peserta digunakan untuk kebutuhan kegiatan selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, dengan sistem full board.
“Yang pertama untuk kegiatan selama tiga hari dari Jumat sampai Minggu, full board istilahnya. Semuanya dari mereka makan, penginapan, kemudian sewa ruangan, kemudian transport-nya, yang mana semua biaya itu kita ambil dari Rp2,6 juta sumbangan tersebut, dan itu tidak masuk di kantong kami, dan semua itu diurus melalui EO,” tegasnya.
Jumlah peserta bimtek mencapai sekitar 150 orang yang berasal dari desa dan puskesmas di Kabupaten Pamekasan.
Sementara untuk narasumber, Disdukcapil Pamekasan menggandeng sejumlah instansi eksternal, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, pihak Imigrasi, hingga Pengadilan Negeri.
Terkait lokasi kegiatan yang digelar di Kota Malang, Agus menyebut hal itu dipilih karena keterbatasan tempat di Pamekasan yang mampu menampung seluruh peserta dengan biaya yang terjangkau.
“Sebenarnya ada dua yang bisa memenuhi kuota orang sebanyak itu, satunya Golden Tulip, kemudian Singasari. Ternyata Golden Tulip lebih mahal tarifnya. Jadi kalau misalkan maksa di Golden Tulip itu bisa Rp3 juta lebih per orang, jadi kami berinisiatif yang lebih murah, lebih nyaman, akhirnya menemukan di Malang, di Singosari,” tukasnya. (km96/waw)
