KABARMADURA.ID | SUMENEP-Kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di lembaga pendidikan, memunculkan respon dari berbagai pihak, salah satunya DPRD Sumenep. Bahkan muncul desakan agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik,) agar membentuk tim khusus (timsus) mitigasi kekerasan seksual.
Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, pembentukan timsus perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya institusinya saja. Selain itu, perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep.
“Kami sudah menghubungi kepala Dinsos, gimana nanti kita mempersempit ruang-ruang kekerasan seksual,” ujarnya kepada Kabar Madura (20/02/2023)
Ia mengatakan, kasus kekerasan seksual sangat sulit diungkap, karena menyangkut keberadinan korban untuk melapor dan tidaknya. Namun Agus bersama semua pihak berkomitmen akan berusaha meminimalisir kasus tersebut terjadi di lingkungan kabupaten Sumenep.
“Melaporkan kekerasan seksual perlu keberanian, makanya ada anak yang berani melapor kita beri apresiasi,” terang Agus
Namun Agus memastikan, terduga pelaku kekerasan seksual sudah diberhentikan sementara sebagai guru. Saat ini belum bisa langsung dipecat. Menunggu putusan inkrah.
“Insya Allah kalau sudah ada vonis akan diberhentikan, ndak bisa predator tetap dibiarkan,” pungkasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Akiz Jazuli juga meminta agar masalah yang menyangkut moral di lingkungan pendidikan itu harus diselesaikan. Mengenai tim mitigasi kekerasan seksual yang dia wacanakan, sejauh ini belum ada komunikasi lebih mendetail dengan Disdik Sumenep.
Namun pihaknya akan mendiskusikan terlebih dahulu di internal komisinya, untuk nantinya dapat menghasilkan rekomendasi terkait keberlangsungan dunia pendidikan agar tidak lagi mendengar kasus tersebut terulang kembali. Selanjutnya, pihaknya berjanji akan mengagendakan pembahasan wacana timsus tersebut bersama OPD terkait.
“Kita sesuaikan jadwalnya dengan kegiatan-kegiatan di DPRD, karena kita kan juga butuh koordinasi dengan OPD yang lain,” terang politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut kepada Kabar Madura (20/2/2023).
KM68
