KABAR MADURA | Sejak awal 2024, wacana bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite akan dihapus, kembali ramai diperbincangkan. Wacana itu meresahkan sebagian besar masyarakat.
Salah seorang warga asal Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Laviana Nuraini, mengatakan, apabila pertalite dihapus, maka akan berdampak terhadap harga bahan pokok yang akan diberlakukan ke depan. Hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri baginya.
Menurutnya, jika pun nanti ada pengganti pertalite, harga yang dimainkan diduga akan lebih mahal dari sebelumnya. Sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat BBM jenis Pertalite itu banyak digunakan oleh masyarakat.
“Selama ini kita sudah dibebani dengan harga BBM yang lumayan mahal. Sekarang yang sedikit bisa dijangkau harganya ya pertalite,” jelasnya kepada Kabar Madura, Senin (5/5/2024).
Meski ada pengganti dari pertalite yang lebih dianggap mengurangi polusi, namun apabila harganya cukup mahal, menurut Laviana, masih dianggap memberatkan masyarakat. Dia berharap, ada kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat menengah ke bawah.
“Asal pengganti dari pertalite ini kualitas dan harganya tetap aman, tidak ada masalah. Tapi misal nanti penggantinya malah tambah mahal dan kualitasnya sama saja, mending tidak usah dihapus,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan oleh warga asal Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan, Imron Sayadi. Dia mengutarakan, penghapusan pertalite itu cukup berdampak terhadap nilai harga BBM ke depan. Menurutnya, stabilitas harga BBM harus menjadi perhatian pemerintah. Dia berharap, apabila persoalan pertalite dihapus untuk mengurangi polusi, pemerintah harus bisa menghadirkan keputusan yang lebih solutif untuk semua pihak.
“Kalau pertalite dihapus, kasihan yang benar-benar butuh subsidi. Kayak tukang ojek yang kesehariannya butuh bensin, kalau BBM-nya tambah mahal, gimana dengan setorannya. Kebetulan saya dulunya ojol. Semoga keputusannya nanti tidak memberatkan masyarakat bawah,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Bachtiar Effendy, melalui stafnya Iska Fitrati mengatakan, sejauh ini masih belum ada edaran resmi terkait penghapusan pertalite tersebut, baik dari presiden ataupun menteri.
“Belum ada berita secara resmi dari presiden atau menteri, baik berupa perpres atau permen yang resmi dikeluarkan untuk hal tersebut,” singkatnya.
Untuk diketahui, penghapusan pertalite itu salah satunya untuk mengurangi polusi di Indonesia. Pemerintah berencana akan mengganti pertalite dengan pertamax green 92, yang diduga akan lebih mahal.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
