15 Desa di Pamekasan Belum Lakukan Pengukuran SHAT Khusus Pelaku UMKM

KABAR MADURA | Pengukuran sertifikat hak atas tanah (SHAT) atau proyek operasi nasional agraria (prona) khusus pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pamekasan, masih belun terealisasi 100 persen. Dari 24 desa yang terkaver, baru sembilan desa yang selesai melakukan pengukuran, sementara 15 desa lainnya belum melakukan pengukuran SHAT.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan melalui Staf Bidang Pemberdayaan Koperasi Abdul Wahed mengatakan, sejauh ini proses pengukuran masih 55 persen.

Hal itu dikarenakan, pengukuran tanah dilakukan secara bertahap. Pihaknya meyakini, akhir Agustus pengukuran sudah dilakukan di semua desa yang terkaver.

“Total ada 3.900 sertifikat yang terkaver di SHAT khusus pelaku UMKM ini. Ada petugas khusus dari pertanahan yang mengukur. Kami hanya bagian kontrol saja. Deadline akhir Agustus harus sudah selesai semua,” terangnya, Kamis (1/8/2024).

Wahed menuturkan, penerima fasilitasi program itu harus memiliki nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, tanah yang diusulkan tidak dalam sengketa dan masih belum bersertifikat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka akan ada pergeseran penerima.

Sejauh ini, sudah ada 13 penerima yang dialihkan. Pasalnya, tanah yang diusulkan sudah bersertifikat dan ada yang bersengketa.

Kuota yang diterima pihaknya tahun ini, kata Wahed, bertambah dari tahun sebelumnya. Yakni dari 1.470 sertifikat pada tahun 2022 menjadi 3.100 sertifikat di tahun 2024. Sementara tahun 2022 tidak mendapatkan kuota.

Ia berharap, dengan adanya fasilitasi tersebut bisa membantu pelaku UMKM untuk meringankan beban finansial dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Masing-masing desa ada yang dapat 350 sertifikat seperti di Desa Dasok. Ada juga yang hanya dapat 25 sertifikat seperti di Desa Bunder dan Majungan,” tutupnya kepada Kabar Madura.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim mengatakan, kontroling yang dilakukan oleh dinas terkait harus maksimal. Utamanya soal realisasi pengukuran tersebut.

Menurutnya, proses pengukuran harus selesai tepat waktu agar asas manfaatnya dirasakan oleh pelaku UMKM. Selain itu, penerima fasilitasi tersebut harus tepat sasaran.

“Program ini tentu sangat membantu kepada pelaku UMKM, jadi realisasinya harus maksimal dan tepat. Sesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan,” tutupnya.

PENERIMA USULAN SHAT KHUSUS PELAKU UMKM 2024

Selesai Pengukuran: