Warga Desa Geger, Bangkalan, mengaku telah membayar biaya PTSL hingga Rp5 juta, namun sertifikat tanah belum juga terbit. Persoalan tersebut diadukan ke BPN Bangkalan untuk meminta kejelasan proses penerbitan sertifikat.
Sertifikat Tanah
Sengketa Tanah SDN Lerpak 02 Memanas, Keluarga Pemilik Sertifikat Datangi Disdik Bangkalan
Sengketa tanah SDN Lerpak 02 di Bangkalan kembali memanas. Keluarga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah mendatangi Disdik Bangkalan untuk menuntut kejelasan status lahan sekolah.
Mayoritas SD di Sampang Berdiri di Lahan Belum Bersertifikat
Sebanyak 173 SD di Sampang berdiri di atas lahan tanpa sertifikat. BPPKAD menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga berisiko terhadap kepastian hukum aset pendidikan.
Biaya Sertifikat di Sampang Mahal, Aktivis Desak BPN Cari Solusi
Aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang guna menyampaikan keresahan masyarakat terkait rumit pengurusan administrasi dan mahalnya pengurusan sertifikat tanah di daerah itu.
Oknum Perangkat Desa Tlambah Sampang Diduga Tarik Pungli PTSL, per Bidang Tanah Minta Rp500 Ribu
Salah seorang warga Desa Tlambah, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, lahan miliknya sudah dilakukan pengukuran dan perlengkapan berkas. Akan tetapi, sampai saat ini sertifikat tanah miliknya belum diberikan. Padahal, dirinya sudah membayar Rp500 ribu per bidang tanah sesuai permintaan oknum perangkat desa setempat.
2025, Target Program PTSL di Sumenep Turun Drastis
Target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
3.000 Sertifikat PTSL di Sumenep Belum Dibagikan
Kasubag Tata Usaha BPN Sumenep Dodi Suryamansyah mengatakan, proses penerbitan sekitar 3.000 sertifikat tanah hasil PTSL itu sudah selesai, namun belum diserahkan kepada yang bersangkutan.
Penanganan Dugaan Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah di Larangan Tokol Tlanakan, Polres Pamekasan: Penyidik Sudah Sesuai SOP!
Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan, melalui Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan, menerangkan bahwa, terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/72/IV/2024/SPKT/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur, telah dilakukan rangkaian penyelidikan.
15 Desa di Pamekasan Belum Lakukan Pengukuran SHAT Khusus Pelaku UMKM
Pengukuran sertifikat hak atas tanah (SHAT) atau proyek operasi nasional agraria (prona) khusus pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pamekasan, masih belun terealisasi 100 persen. Dari 24 desa yang terkaver, baru sembilan desa yang selesai melakukan pengukuran, sementara 15 desa lainnya belum melakukan pengukuran SHAT.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.