KABAR MADURA | Ambisi menghadirkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sumenep mulai menunjukkan geliat, namun realisasinya masih jauh dari kata merata. Hingga awal April 2026, dari ratusan titik yang direncanakan, baru satu gerai yang benar-benar rampung 100 persen.
Gerai tersebut berdiri di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan. Sementara ratusan titik lainnya masih berkutat pada progres yang beragam, mulai dari tahap fondasi hingga pengerjaan lanjutan.
Kondisi ini memantik perhatian anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi. Dia menegaskan, pembangunan fisik semata tidak cukup jika tidak dibarengi kesiapan konsep usaha yang jelas.
“Pengurus harus sudah punya arah bisnis sejak awal. Jangan sampai bangunan selesai, tapi tidak tahu mau menjalankan usaha apa,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan, KDMP tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan tanpa aktivitas ekonomi yang hidup.
Menurutnya, perencanaan matang menjadi kunci agar koperasi benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Lebih jauh, ia juga menyoroti potensi gesekan dengan pelaku usaha kecil yang sudah lebih dulu tumbuh secara mandiri.
“Jangan sampai kehadiran koperasi justru mematikan usaha masyarakat yang sudah berjalan. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan DKUPP Sumenep, Hairil Iskandar, membenarkan bahwa capaian pembangunan masih minim. Dari laporan terakhir yang diterima, baru satu gerai yang dinyatakan selesai sepenuhnya.
“Iya, baru satu yang selesai. Yang lain masih berproses dengan tingkat pembangunan berbeda-beda,” ungkapnya.
Hairil merinci, dari total 146 titik yang tengah dibangun, sebagian sudah memasuki tahap lanjutan, namun tidak sedikit yang masih berada pada tahap awal, bahkan baru sebatas fondasi.
Di sisi lain, terdapat 192 titik lahan yang telah dinyatakan siap dibangun. Namun, dari total 334 desa dan kelurahan di Sumenep, masih ada 142 desa yang belum siap memulai pembangunan KDMP.
Dia menegaskan, pemerintah daerah dalam hal ini hanya berperan sebagai pihak yang melakukan monitoring. Sementara pelaksanaan teknis pembangunan hingga pengelolaan anggaran berada di bawah kendali PT Agrinas yang bekerja sama dengan TNI.
“Kami hanya menerima laporan. Untuk kendala teknis di lapangan, kami tidak mengetahui secara langsung,” tandasnya. (ara/waw)
