KABAR MADURA | Lima fraksi di DPRD Bangkalan kompak menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Bangkalan, Kamis (2/4/2026) lalu. Masalah yang paling disoroti terkait pemerataan dan kualitas pembangunan yang dinilai belum optimal.
Menariknya, kritik itu datang dari fraksi-fraksi partai yang selama ini dikenal sebagai pendukung pemerintah, yakni PAN, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Mereka menegaskan, pandangan yang disampaikan merupakan bentuk evaluasi konstruktif demi perbaikan arah pembangunan ke depan.
Sorotan paling tajam datang dari Fraksi Gerindra. Mereka menilai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, masih terpusat di wilayah tertentu dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pembangunan ini sudah merata? Faktanya belum. Bahkan ada proyek yang tidak sesuai spesifikasi,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Anton Bastoni.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengkritik klaim keberhasilan pemerintah yang kerap didasarkan pada capaian opini WTP dan indikator makro. Menurut Anton, indikator itu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kami mendorong dilakukan audit menyeluruh dan evaluasi serius agar pembangunan benar-benar dirasakan, bukan sekadar angka,” tegasnya.
Selain itu, Anggota Fraksi Gerindra, Robbi Ismail, mengungkapkan adanya temuan proyek jalan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Dia menyebut, indikasi itu ditemukan di ruas jalan Arosbaya-Campor.
“Kami menyusun pandangan fraksi, kemudian memang ditengarai adanya pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi,” ungkapnya.
Menanggapi kritik itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengakui bahwa memang masih terdapat sejumlah kekurangan di lapangan. Dia menyebut, di beberapa titik ketebalan jalan memang belum sesuai, namun telah dilakukan penambahan.
Sementara itu, terkait belum meratanya pembangunan infrastruktur sepanjang 2025, Bupati Lukman menegaskan, hal itu dipengaruhi keterbatasan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengejar target pemerataan pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami bukannya tidak mau, namun ada keterbatasan fiskal,” jelasnya saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ Bupati 2026, Senin (6/4/2026).
Bupati Lukman juga memastikan bahwa berbagai masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar ke depan.
“Pada 2026 ini, kami anggarkan untuk mencapai pemerataan, termasuk dengan upaya mengajukan ke pusat untuk pembangunan infrastruktur,” tukasnya. (fik/zul)
