KABARMADURA.ID | SUMENEP -Sempat diajukan, anggaran kWh meter tahun ini dan tahun yang akan datang nihil. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menilai persoalan penerangan di Kota Keris ini tidak benar-benar merata.
Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Sumenep Fadholi menyampaikan, biasanya, bantuan kWh meter untuk masyarakat tidak mampu itu merupakan bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Bahkan, tahun 2023 ini, sempat diajukan sebesar Rp600 juta. Dana itu diberikan langsung berupa pengadaan kWh meter kepada keluarga yang kurang mampu. Tetapi sayangnya, pengajuan itu tidak ada kepastian.
“Tidak ada tahun ini dan tahun yang akan datang, APBD kami tidak menyediakan itu,” kata dia.
Dikatakan Fadholi, meski bantuan itu belum sepenuhnya merata, namun dengan cara intens menganggarkan setiap, tahun tentu akan mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki kWh meter. Yakni salah satu alternatif bakal mengajukan CSR ke PLN.
“Belum ada jaminan ya bakal dapat, tetapi bakal kami upayakan dengan maksimal,” imbuhnya.
Jika upaya itu, disepakati maka akan diprioritaskan di sejumlah daerah yang belum tersentuh aliran listrik, misalnya di Dusun Opelan, Dusun Durbugan Desa Bilapora Barat, Kecamatan Ganding. Tetapi untuk kepulauan sendiri masih banyak daerah yang belum tersentuh aliran listrik secara optimal.
Sementara itu, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Suroyo mengatakan, persoalan listrik khususnya di daratan sendiri memang agak alot pemenuhannya.
“Apalagi di pulau, di daratan saja masih ada yang belum dijangkau, alasannya pasti klasik, Sumenep sangat luas,” papar Suroyo.
Mestinya, jika APBD Sumenep tidak memungkinkan, mestinya memaksimalkan alternatif lain, yakni dengan aktif berkoordinasi dengan mendesak pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan itu.
“Bisa dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal itu,” katanya.
Pewarta: Moh.Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
