Tidak terbayar kurang lebih 10 tahun. Itulah tagihan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep mengarahkan masyarakat agar mengadu ke pemerintah desa (Pemdes).
DPMD Sumenep
Pengembangan BUMDesma di Sumenep Berkutat di Bisnis Simpan Pinjam
Badan usaha milik desa berbasis masyarakat (BUMDesma) di Sumenep disebut belum memaksimalkan potensi desa. Bahkan hanya fokus mengembangkan kegiatan simpan pinjam saja.
Mayoritas BUMDes di Sumenep Tidak Berbadan Hukum
Meski sudah lewat tengah tahun, mayoritas badan usaha milik desa (BUMDes) di Sumenep belum terdaftar dan berbadan hukum. Bahkan tidak sampai 50 BUMDes yang berbadan hukum hingga saat ini.
Pemkab Sumenep Minta Warga dan Penggarap Tambak Garam Menahan Diri
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah mengambil sikap tegas dalam menangani polemik lahan antara warga dan pengusaha garam di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep.
DPMD Sumenep Cetuskan Kantin Suapan Cinta, Bupati Takjub
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep memiliki Kantin Smart yang berguna bagi masyarakat. Utamanya pada perangkat desa pada saat berkunjung ke kantor DPMD Sumenep.
Tahun Ini, Hanya 4 Desa di Sumenep yang Akan Terima Program Pengembangan BUMDes
Memasuki pertengahan tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menyampaikan baru mengajukan program bantuan keuangan khusus (BKK) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk peningkatan perekonomian desa.
Bupati Sumenep Ambil Sikap Tanggapi Konflik Warga dengan Pengusaha Garam
Menanggapi konflik warga atas penolakan pembukaan tambak garam di pesisir pantai Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Bupati Sumenep Achmad Fauzi akhirnya mengambil sikap. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep diminta memanggil kepala Desa Gersik Putih.
Sejumlah Desa di Sumenep Lambat Rampungkan Pekerjaan, Pencairan DD Tahap Berikutnya Ikut Terlambat
Beberapa desa di Sumenep yang kerap terlambat mencairkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), diperkirakan tidak akan terjadi di 2023. Selama ini, desa kerap terlambat dalam merealisasikan anggaran sesuai persentase yang ditentukan dalam regulasi. Akibatnya, terlambat mencairkan DD di tahap berikutnya di tahun tersebut.
Terbiasa Lambat LPj APBDes, Gaji Perangkat Desa Terlambat
ADD di Sumenep sudah mulai realisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep mengklaim sudah 70 persen.
Menyerah, PLTD Bernilai Rp1 Miliar di Masalembu Akhirnya Ditinggalkan
Hingga tahun ini, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulauan Masalembu tetap diabaikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum mampu untuk melakukan perbaikan. Sehingga kondisi membuat tenaga penerangan itu dibiarkan terbengkalai.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.