KABAR MADURA | Kekurangan penyuluh program Keluarga Berencana (KB) di Sumenep membuat bingung pihak Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep.
Dari 334 yang dibutuhkan, hanya ada 17 penyuluh. Sementara banyak tugas dan wilayah yang perlu ditangani.
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinkes P2KB Sumenep Baitur Rakhem mengutarakan, kekurangan penyuluh itu membuat kerepotan dalam bertugas, karena banyak tanggung jawab yang perlu dibenahi.
“Tahun 2024 sudah diajukan sebanyak 210 penyuluh, semoga dapat terkabul ya,” katanya, Minggu (7/1/2024).
Kekurangan petugas itu sudah diajukan dalam beberapa tahun. Terakhir di tahun 2023, namun tidak mendapatkan kuota. Pihaknya tidak bisa merekrut sendiri, karena penyediaan penyuluh itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Penyuluh KB yang diajukan itu harus berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Harapannya, tahun ini minimal ada tambah sebanyak 167 penyuluh, sehingga setiap desa dapat bertugas di dua desa,” tuturnya.
Untuk merealisasikan program KB, imbuh Baitur Rakhem, pihaknya memiliki koordinator kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). Di masing-masing kecamatan sudah dibangun balai penyuluh KKBPK. Posisinya membawahi penyuluh KB.
Meski kekurangan penyuluh, saat ini tetap berupaya untuk memaksimalkan semua program. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat dapat tersentuh dengan program, utamanya yang berkenaan dengan KB.
“Saat ini jumlah penyuluh KB ada yang akan pensiun sehingga perlu adanya penambahan kembali, karena semakin berkurang,” ujarnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
