KABAR MADURA | Tahun 2025 ini, anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) menyusut.
Minimnya pagu anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut dampak efisiensi anggaran.
Bahkan, anggaran untuk program RTLH tahun ini dipangkas hingga 50 persen dibandingkan 2024 lalu. Dengan demikian, hanya bisa mengkaver 20 warga untuk mendapatkan bantuan program RTLH.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang Abdur Rokib mengatakan, saat ini pemkab hanya bisa melaksana program RTLH pada 20 rumah warga melalui anggaran APBD.
“Iya mau bagaimana lagi, kondisi APBD Pemkab Sampang kekurangan dana, hanya mempunyai 20 RTLH tahun ini,” ujar Rokib pada Kabar Madura, Kamis (20/2/2025).
Rokib mengungkapkan, jumlah RTLH di Kabupaten Sampang hingga kini masih tergolong sangat tinggi.
Tercatat ada sebanyak 25.703 rumah warga yang perlu direhabilitasi yang tersebar di 14 kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Kedungdung.
“Di Kecamatan Kedungdung ini ada sebanyak 6.290 rumah tidak layak, yang membutuhkan sentuhan program RTLH ini. Yang paling sedikit di Kecamatan Sokobanah, tersisa 168 rumah saja,” bebernya.
Lebih lanjut, Rokib berharap ada kuota tambahan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, minimal tidak berkurang dari jumlah bantuan RTLH pada tahun 2024 yang mencapai 1.000 rumah.
Meskipun anggarannya berbeda dari APBD, yakni Rp30 juta per rumah. Sementara dari pemerintah pusat sebesar Rp20 juta per rumah.
“Saat ini masih belum bisa dipastikan jumlah bantuan RTLH dari pusat maupun Pemprov Jatim. Biasanya bulan April baru bisa diketahui,” pungkasnya. (KM91/sub/din)
