KABAR MADURA | Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan mengusulkan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk program bantuan alat tangkap nelayan tahun ini. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan.
Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Diskan Pamekasan Mohammad Djufri Efendi mengatakan, tahun ini, anggaran untuk bantuan alat tangkap nelayan terbilang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, hingga saat ini, pengalokasian anggaran yang akan dikucurkan belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah setempat.
Ketidakpastian mengenai anggaran ini, menimbulkan kekhawatiran dana yang akan diterima tidak sesuai dengan harapan.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga, regulasi penyaluran bantuan alat tangkap tahun ini belum ditentukan.
“Tahun 2024 anggarannya Rp190 juta dan tahun ini naik menjadi Rp1,6 miliar. Namun saya belum bisa bicara terlalu jauh, takutnya ada efisiensi anggaran,” ungkapnya, Kamis (20/5/2025).
Sedangkan untuk jenis bantuan tahun ini, Djufri memastikan ada tambahan alat baru, termasuk mesin perahu dan jaring ikan.
Mengingat alat baru tersebut dapat meningkatkan tangkapan nelayan, sehingga kehidupan masyarakat pesisir relatif baik dan sejahtera.
“Pada tahun 2024, bantuan yang tersalurkan hanya ada dua, yaitu CollBox dan GPS. Sekarang ada 2 alat baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Faridi mengatakan, efisiensi anggaran memang dilakukan, namun pemangkasan anggaran tersebut sejauh ini menyasar pada kebutuhan alat tulis kantor (ATK).
Sedangkan, lanjut Faridi, untuk kepentingan kemasyarakatan, belum ada perintah dari pemerintah pusat.
Dalam hal usulan yang diajukan dinas terkait belum ada kepastian, dimungkinkan surat instruksinya belum turun. Sehingga, dinas juga menunggu keputusan itu.
“Kalau sejauh ini anggarannya belum jelas. Kemungkinan surat instruksinya belum turun dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran,”tegasnya. (KM62/din)
