KABAR MADURA | Program bantuan keuangan khusus (BKK) untuk badan usaha milik desa (BUMDes) di Sumenep tahun ini hanya menyasar empat desa, masing-masing menerima sebesar Rp100 juta.
Empat desa penerima bantuan tersebut adalah Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding; Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten; Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, dan Desa Gayam, Kecamatan Gayam.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Fadholi menyampaikan, program BKK khusus BUMDes ini sudah berjalan. Kini pihaknya fokus pada pengawasan efektivitas pemanfaatan dana tersebut.
“Kami selain kontrol melalui aplikasi, dari pencairan hingga pelaporan semua terpantau. Sehingga kami kini fokus pada pengembangannya,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
Fadholi menegaskan, apabila tidak terlihat indikator keberhasilan baik dari sisi kelembagaan BUMDes maupun peningkatan unit usaha, maka bisa berdampak pada kelanjutan bantuan tahun berikutnya.
“Kalau tidak berhasil menstimulasi, nanti bisa tidak dapat lagi bantuan,” tambahnya.
Bantuan BKK ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, DPMD bertanggung jawab mengawal proses realisasinya. Bantuan tersebut difokuskan pada pengembangan sektor perdagangan, pertanian, pengelolaan sampah, serta wisata desa.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar menekankan pentingnya peran dinas terkait untuk memastikan desa penerima BKK BUMDes ini benar-benar mengalami kemajuan.
“Setiap tahun harus ada minimal separuh desa penerima yang sudah terlihat peningkatannya dibanding desa lain,” paparnya. (ara/zul)
