KABAR MADURA | Pada tahun ini, Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan mengusulkan 150 orang untuk menerima bantuan program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (Putri Jawara). Sayangnya, calon seluruh penerima bantuan itu hanya bertumpuk di satu kecamatan, yakni Kecamatan Pakong.
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat mengatakan, pemusatan program tersebut dilakukan di satu wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan bantuan kewirausahaan. Diakuinya, program ini memiliki tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan di sektor kewirausahaan bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Program itu tetap dijalankan di tahun ini. Namun, namanya sudah diganti, dari khusus wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) menjadi Putri Jawara. Sedangkan untuk data desa, detailnya masih kami rekap,” ungkapnya, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, syarat untuk mendapatkan bantuan ini, di antaranya harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang saat ini masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, berusia antara 18 hingga 53 tahun, serta memiliki usaha yang sudah berjalan.
Herman menambahkan bahwa para penerima bantuan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp3 juta yang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Saat ini, Dinsos Pamekasan masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah provinsi.
“Saat ini, kami usulkan 150 orang, dan kami harap itu lolos semua. Karena, Pemprov Jatim memberikan kuota tersebut khusus untuk program itu,” tambahnya.
Sebagai upaya mencegah terjadinya kecemburuan sosial di antara kecamatan lain, Dinsos Pamekasan berencana memperbanyak penyaluran bantuan sosial lain di luar Kecamatan Pakong. Selain itu, program Putri Jawara ini akan dijalankan secara bertahap di 13 kecamatan pada tahun-tahun berikutnya.
Herman mengungkapkan saat ini, Pemkab Pamekasan belum bisa melaksanakan program pemberdayaan serupa secara mandiri, mengingat kondisi ekonomi daerah yang belum stabil. “Kami berjanji, penerima bantuan kewirausahaan ini akan terus digilir agar semua kecamatan bisa merasakannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Romli mengaku belum mengetahui program tersebut. Sebab, belum ada laporan dari dinas terkait. Kendati demikian, Saedy berharap, bantuan yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Sehingga, penerima bantuan tersebut bisa mandiri secara ekonomi.
“Sampai saat ini belum ada laporan. Namun, jika memang program tersebut difokuskan untuk satu kecamatan, setidaknya terus dipantau perkembangannya. Kami harap program itu berjalan di 13 kecamatan,” ungkapnya. (km62/din)
