KABAR MADURA | Sejumlah masalah masih membayangi di balik peristiwa banjir di Pamekasan pada pekan kedua Mei 2025. Selain tanggap daruratnya yang masih bermasalah, yakni ketiadaan anggaran untuk bantuan bagi korban, beberapa pihak menyebut solusi dalam mengatasi banjir belum serius dijalani.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Nur Faizin melayangkan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang dinilai lamban dalam penanganan banjir di sejumlah wilayah di Madura.
Menurut Nur Faizin, banjir yang seperti jadi tradisi musiman itu lantaran Pemprov Jatim tidak memiliki perencanaan yang jelas agar musibah tersebut tidak lagi terulang. Bahkan saling lempar tanggung jawab dan berlindung di balik alasan curah hujan yang tinggi.
“Setiap musim hujan Madura dilanda banjir, tapi tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan akar masalahnya. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan perencanaan mitigasi bencana,” kata Nur Faizin, Rabu (13/5/2025).
Nur Faizin menilai, buruknya sistem dan tata kelola drainase diperparah dengan minimnya anggaran untuk proyek pengendalian banjir. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan juga disebut sebagai penyebab, termasuk lahan resapan air yang beralih fungsi jadi perumahan hingga tambang galian C ilegal.
“Jika tidak ada tindakan konkret, banjir ini akan terus menjadi momok bagi masyarakat Madura. Kami mendesak gubernur dan bupati segera duduk bersama untuk menyusun langkah jangka panjang,” ujar politisi PKB ini.
Dia ingin Pemprov Jatim menjadikan Madura sebagai prioritas dalam agenda pembangunan. Menurutnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar seperti, tanggul sungai, dan sistem pengelolaan air menjadi faktor utama terjadinya banjir berkepanjangan.
“Infrastruktur pengendalian banjir bukan hanya drainase jika mau jangka panjang, waduk juga penting untuk pengendalian banjir dan bermanfaat bagi petani di musim kemarau, jadi ini sekaligus menyelesaikan masalah banjir yang berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat utamanya pertanian untuk ketahan pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Akhmad Dhofir Rosidi menyebut bahwa bantuan tanggap darurat untuk warga terdampak berasal dari dari BPBD Jawa Timur. Bantuan tersebut berupa kebutuhan logistik, alat masak, dan alat kebersihan. BPBD Pamekasan hanya membantu menyalurkan.
“Nol anggarannya, karena itu bantuan dari pemprov,” jelas Dhofir kepada Kabar Madura, Kamis (15/05/2025).
Terkait penanganan jangka panjang masalah banjir, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi mengaku telah beberapa kali rapat dengan Pemprov Jatim sebagai pemegang wewenang mengatur sungai. Disampaikan bahwa perlunya normalisasi Sungai Semajid dan Kali Klowang.
Sungai Semajid dan Kali Klowang dinilai paling berperan jadi penyebab banjir lantaran mengalami pendangkalan, sehingga perlu dikeruk kembali. Namun anggaran yang disiapkan hanya untuk biaya bahan bakar minyak (BBM) excavator dan upah operatornya.
“APBD yang sekarang masih memfokuskan normalisasi. Anggarannya untuk BBM alat berat dan operatornya,” jelasnya saat diwawancarai.
Mengenai nilai anggaran normalisasi sungai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Amin Jabir mengatakan hanya teralokasikan Rp180 juta. Anggaran itu digunakan untuk pengerukan di dua titik sungai, di Gladak Anyar dan Jungcangcang sisi timur.
“Karena penanganan banjir melalui normalisasi sungai ini tidak bisa dilakukan secara general. Tapi secara parsial, bertahap tapi pasti,” jelasnya, Kamis (15/5/2025).
Kata Jabir, konsep normalisasi yang dilakukan berupa stabilisasi dan re-elevasi tanggul. Hal itu karena mengacu ketinggian debit permukaan air saat banjir. Awalnya, normalisasi itu diproyeksikan terealisasi Mei. Namun belum dilakukan lantaran terjadi anomali cuaca.
Saat ini, lanjut Jabir, sedang diusulkan tambahan anggaran senilai Rp2 miliar ke Pemprov Jatim untuk pengerukan itu. Dananya akan digunakan untuk biaya operasional, seperti pembelian bahan bakar dan belanja operasional untuk operator excavator.
“Anggaran yang diintervensikan dari Jatim itu nanti bukan kami yang mengelola. Tapi tetap provinsi melalui UPT-nya. Kami belum tahu juga apakah pengajuannya bakal diterima atau tidak,” tutupnya.
Diketahui, banjir kembali melanda di beberapa titik wilayah Madura. Di Pamekasan, ratusan rumah terendam banjir akibat luapan air di Sungai Semajid dan Sungai Jombang yang tak lagi mampu menampung tingginya debit air. Sedikitnya enam desa terendam banjir. (km92/nur/waw)
