KABAR MADURA | Dampak kebijakan efisiensi anggaran mulai terasa di sektor infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep mengurangi anggaran pemeliharaan rutin jalan tahun 2025 secara signifikan, dari sebelumnya Rp7 miliar menjadi hanya Rp4 miliar.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Sumenep Salamet Supriyadi menyatakan, kondisi ini memaksa dinasnya untuk lebih selektif dan berhitung cermat dalam memilih ruas jalan mana yang bisa mendapatkan perawatan. Harus fokus di akses yang benar-benar vital, atau benar-benar sudah sangat parah.
“Sekarang anggaran hanya Rp 4 miliar. Tentu tidak bisa mengkaver semua kebutuhan pemeliharaan jalan. Kami hanya bisa menyentuh titik-titik paling prioritas. Misalnya jalan penghubung antardesa atau yang tingkat lalu lintasnya tinggi,” kata dia.
Pemangkasan ini disebut sebagai imbas langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Akibatnya, banyak rencana pemeliharaan yang semula dijadwalkan tahun ini, harus ditunda atau bahkan dicoret dari daftar pengerjaan. Menurutnya, efisiensi ini memukul postur anggaran pemerintah daerah, sehingga
Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi III DPRD Sumenep Hanafi menyarankan agar dinas teknis mengedepankan asas manfaat dan kebutuhan masyarakat luas. Menurutnya, kondisi ini justru menjadi ujian manajemen anggaran dan kemampuan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara akurat.
“Kalau anggaran minim, jangan sampai salah sasaran. Perawatan harus dilakukan di titik-titik yang memang benar-benar rusak dan berdampak langsung pada akses ekonomi dan sosial warga,” paparnya. (ara/waw)
