KABAR MADURA | Ketua Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (Fabem) Sampang, Taupik, menilai rendahnya upah minimum kabupaten (UMK) dapat berpengaruh pada iklim investasi di daerah. Menurutnya, investor cenderung mempertimbangkan pendapatan masyarakat sebelum membangun bisnis.
“Semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin ragu investor untuk masuk. Ini bisa menghambat pembangunan usaha di Sampang,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Diketahui, UMK Sampang tahun 2025 resmi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, besaran UMK Sampang masih tercatat sebagai yang terendah di antara empat kabupaten di Madura.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025. Pada 2024, UMK Sampang sebesar Rp2.182.861, lalu meningkat menjadi Rp2.335.661 pada 2025.
Taupik menambahkan, UMK yang rendah berpotensi melemahkan daya beli masyarakat sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dia berharap pemerintah daerah lebih serius memperjuangkan kenaikan upah agar Sampang tidak selalu berada di posisi terendah di Madura.
“Jangan sampai UMK yang rendah justru menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sampang, Kustantinah, menyatakan kenaikan UMK telah disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, target pertumbuhan ekonomi Sampang dipatok 4,32 persen, meningkat dibanding 2024 yang sebesar 3,23 persen.
“Kami meyakini, sinergi antara besaran UMK dan target pertumbuhan ekonomi sudah dikaji dengan cermat,” jelasnya. (km91/zul)
