KABAR MADURA | Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dari puskesmas di 14 kecamatan di Sampang menggelar audiensi dengan DPRD setempat, Senin (22/9/2025). Mereka mempersoalkan profesionalitas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Audiensi berlangsung di ruang Komisi Besar DPRD Sampang dan dihadiri perwakilan pimpinan DPRD, Komisi IV, Komisi I, perwakilan Dinkes KB, kepala puskesmas (kapus), serta BKPSDM.
Perwakilan nakes Sampang, Mahrus, menegaskan bahwa persoalan PPPK paruh waktu sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dia menolak jika kesalahan dibebankan kepada kepala puskesmas.
“Teman-teman nakes saat ini juga merasa profesinya terancam karena BLUD-nya akan tidak diperpanjang, hal ini imbas dari politik lokal, padahal mereka tidak pernah terlibat di dalamnya,” ujarnya.
Mahrus menambahkan, jika Dinkes terus menjadikan nakes sebagai objek ketidakadilan, maka pihaknya siap membongkar kebobrokan di internal Dinkes KB Sampang.
“Tidak ada apresiasi bagi nakes yang sudah puluhan tahun mengabdi. P3K mereka tidak diakomodir, dan profesi mereka terancam diputus dengan alasan tidak jelas,” tegasnya.
Senada dengan Mahrus, Muafi, salah satu nakes, mengungkapkan kekecewaannya. Dia menilai Dinkes KB dengan sengaja tidak mengusulkan nama mereka meski semua persyaratan sudah lengkap.
“Kami bukan gagal seleksi, tapi memang tidak diusulkan. Padahal sudah puluhan tahun mengabdi, anehnya ada nakes yang tidak pernah masuk malah diterima,” katanya.
Dia juga menyebut ada ancaman pemutusan BLUD tahun mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh Iqbal Fatoni, mengaku geram.
“Hasil audiensi hari ini nihil karena kepala Dinkes KB tidak hadir. Padahal, menurut nakes, mereka sudah memenuhi syarat, bahkan ada yang nilainya tertinggi, tapi tetap tidak lolos,” ungkapnya.
Iqbal menambahkan, dari hasil konfrontasi dengan kepala puskesmas, ternyata ada indikasi intervensi. (yan/zul)
