Oleh: Sapraji, S.Th.I., M.A.P.
Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan narasi besar mengatasi masalah gizi anak, mengurangi angka stunting, dan menegakkan keadilan sosial di meja makan sekolah. Retorika ini terdengar manis, seolah negara hadir penuh perhatian pada masa depan generasi muda. Namun, di lapangan, realitas yang muncul justru pahit. Keluhan datang dari siswa, guru, hingga orang tua: menu yang seadanya, distribusi yang kacau, serta ketidaksiapan anggaran dan manajemen. Pada titik ini, wajar bila publik bertanya apa yang sebenarnya salah dengan program MBG?
Retorika yang Tak Bertemu Realita
Sejak awal, MBG digadang sebagai kebijakan monumental. Presiden menyebutnya sebagai “investasi pada masa depan bangsa,” sebuah gagasan yang sekilas menyentuh hati rakyat. Namun, ada pola berulang yang sering terjadi dalam kebijakan populis janji lebih cepat daripada perencanaan, implementasi dikejar waktu politik, dan detail teknis terabaikan.
Program MBG misalnya, langsung berjalan dengan klaim cakupan luas tanpa analisis mendalam terhadap infrastruktur distribusi makanan di sekolah. Akibatnya, banyak daerah mengalami hambatan dapur sekolah tak memadai, pemasok makanan terbatas, bahkan standar gizi sulit dipenuhi. Di beberapa kota besar, nasi kotak yang dibagikan justru menu sederhana yang jauh dari kata “bergizi.” Sementara di daerah terpencil, distribusi sering telat sehingga anak-anak menerima makanan dingin atau bahkan tak mendapat jatah sama sekali.
Kekacauan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih sibuk membungkus program dengan retorika politik ketimbang membangun sistem yang matang. Alih-alih menjadi instrumen keadilan sosial, MBG berpotensi menambah kesenjangan sekolah dengan akses logistik baik tetap bisa menyediakan makanan, sedangkan sekolah di daerah terpencil makin terpinggirkan.
Ironisnya, evaluasi yang dilakukan pun baru muncul setelah kritik meluas di publik. Pemerintah meminta maaf, tapi pertanyaannya mengapa kesalahan ini bisa terjadi di program sebesar ini? Apakah studi kelayakan benar-benar dilakukan? Atau justru program dipaksakan sebagai simbol keberhasilan politik yang harus segera dipamerkan?
Dari Populisme ke Tanggung Jawab Negara
MBG sebenarnya lahir dari problem nyata, tingginya angka stunting, kemiskinan gizi, dan ketimpangan akses pangan. Tapi cara menjawab persoalan ini tidak cukup dengan retorika “gratis.” Jika perencanaan dan tata kelola lemah, program justru menjadi kontraproduktif.
Kita bisa belajar dari berbagai negara. Di Jepang misalnya, program makan siang sekolah bukan sekadar distribusi makanan, tetapi bagian dari sistem pendidikan. Menu disusun ahli gizi, dimasak di dapur sekolah, dan anak-anak diajak memahami nilai kesehatan. Di Finlandia, program serupa berjalan dengan prinsip kesetaraan: semua anak, tanpa kecuali, mendapat makanan berkualitas yang dirancang sebagai bagian dari kurikulum hidup sehat.
Indonesia seharusnya bisa meniru praktik baik tersebut. Namun, pemerintah tampak terjebak pada logika populisme memberi makan gratis sebagai simbol kepedulian, tanpa memperkuat fondasi ekosistem pangan sekolah. Akibatnya, yang muncul bukan solusi jangka panjang, melainkan sekadar “bagi-bagi makanan” yang tak berkelanjutan.
Lebih jauh, ada dimensi politik yang tak bisa diabaikan. Program MBG sering diglorifikasi sebagai “warisan kepemimpinan baru,” semacam cap politik yang ingin dikenang. Namun, bila gagal dikelola, warisan itu justru bisa berubah menjadi beban sejarah. Generasi muda yang seharusnya terbantu malah menyaksikan negara gagal memenuhi janji sederhana memberi makanan layak.
Karena itu, kritik publik bukan sekadar soal makanan basi atau menu yang tidak bergizi, melainkan tentang tanggung jawab negara dalam merancang kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar janji. Pemerintah harus sadar, rakyat tidak lagi mudah percaya pada retorika. Era transparansi dan media sosial membuat setiap kegagalan kecil bisa cepat menjadi sorotan besar.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya memiliki niat baik. Namun, niat tanpa perencanaan matang hanya melahirkan kebijakan tambal sulam. Realita pahit di lapangan menunjukkan ada kesenjangan besar antara janji politik dan kapasitas teknokrasi. Jika pemerintah benar-benar ingin program ini berhasil, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan distribusi sesaat, tetapi reformasi menyeluruh mulai dari tata kelola anggaran, peran pemerintah daerah, keterlibatan ahli gizi, hingga transparansi evaluasi.
Publik tentu berharap program ini tidak sekadar menjadi simbol populis yang cepat hilang setelah pesta politik usai. Sebab, bagi anak-anak sekolah, yang mereka butuhkan bukan slogan, melainkan makanan sehat yang benar-benar hadir di meja mereka.
Penulis: Analis kebijakan publik dan Founder Of IDIS INDONESIA GROUP
