Oleh: Muhammad Tauhed Supratman
Dosen Bahasa Indonesia di Universitas Madura
Kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI) ke Pamekasan pada Minggu, 24 Mei 2026 disambut dengan meriah. Ribuan siswa dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas memadati lokasi acara dalam rangka Senam Kolosal Anak Indonesia Hebat Bersama Menteri Abdul Mu’ti. Pemerintah daerah tampak bersemangat menyelenggarakan kegiatan besar tersebut, bahkan mungkin mengejar rekor MURI melalui keterlibatan sebanyak 24.114 siswa (beritajatim.com). Dari kejauhan, peristiwa itu terlihat megah. Sorak-sorai, barisan peserta, panggung besar, dokumentasi media, dan sambutan protokoler menghadirkan kesan bahwa pendidikan sedang dirayakan secara luar biasa.
Namun di balik kemeriahan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu kesadaran penulis, benarkah kualitas pendidikan dapat diukur dari banyaknya tepuk tangan? Pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menolak kedatangan pejabat negara atau mengurangi makna penghormatan terhadap tamu pemerintah, melainkan untuk mengingatkan bahwa pendidikan tidak tumbuh dari seremoni semata. Pendidikan tumbuh dari ruang kelas yang hidup, guru yang dihargai, perpustakaan yang terisi, dan siswa yang benar-benar belajar dengan tenang.
Kadang-kadang kita terlalu mudah terpesona oleh keramaian simbolik. Ribuan siswa dikumpulkan, acara dibuat besar, media dilibatkan, lalu publik diarahkan percaya bahwa pendidikan sedang bergerak maju. Padahal, setelah panggung dibongkar dan tamu negara kembali pulang, sekolah-sekolah tetap menghadapi persoalan yang sama. Ada ruang kelas yang rusak, ada guru honorer yang belum sejahtera, ada siswa yang kesulitan membeli buku, dan ada anak-anak yang belajar dalam tekanan sistem pendidikan yang semakin administratif.
Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada kemampuan menciptakan acara besar. Pendidikan tidak membutuhkan tepuk tangan massal untuk membuktikan kualitasnya. Pendidikan membutuhkan keberanian menghadapi kenyataan secara jujur. Jika ada sekolah yang kekurangan fasilitas, maka itu harus diperbaiki. Jika guru terlalu dibebani administrasi, maka itu harus dikurangi. Jika siswa kehilangan minat membaca, maka budaya literasi harus diperkuat. Semua itu jauh lebih penting dibanding pencapaian rekor yang hanya bertahan dalam pemberitaan beberapa hari.
Fenomena mengejar rekor MURI dalam dunia pendidikan juga memperlihatkan kecenderungan kita yang semakin menyukai pencitraan visual. Pemerintah daerah tentu ingin menunjukkan kemampuan mengorganisasi massa dan menghadirkan perhatian nasional. Akan tetapi, pendidikan tidak boleh terjebak dalam logika pertunjukan. Ketika pendidikan terlalu sibuk dipertontonkan, sering kali substansi justru tertinggal di belakang.
Ada sesuatu yang terasa ironis ketika ribuan siswa dikerahkan untuk menyambut pejabat, sementara di waktu yang sama sebagian dari mereka mungkin masih menghadapi persoalan mendasar dalam proses belajar. Kita perlu bertanya dengan jujur: apakah energi sebesar itu benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan? Apakah setelah acara selesai, kemampuan membaca siswa meningkat? Apakah kualitas berpikir kritis mereka bertambah? Apakah guru menjadi lebih sejahtera? Jika jawabannya tidak jelas, maka acara besar tersebut lebih dekat pada simbol politik dan pencitraan birokrasi daripada upaya pembaruan pendidikan yang nyata.
Pendidikan sesungguhnya bekerja dalam keheningan. Ia tumbuh perlahan melalui proses panjang yang sering tidak terlihat. Guru yang sabar mengajar setiap hari mungkin tidak pernah masuk berita. Anak desa yang berjalan jauh menuju sekolah tidak pernah mendapat tepuk tangan massal. Perpustakaan kecil yang tetap bertahan meski sepi pengunjung juga jarang diperhatikan. Namun justru dari tempat-tempat sunyi seperti itulah masa depan bangsa dibentuk.
Bangsa yang maju bukan bangsa yang paling sering membuat seremoni pendidikan terbesar, melainkan bangsa yang paling serius membangun kualitas manusianya. Jepang tidak dikenal karena rekor tepuk tangan pelajar. Finlandia tidak maju karena parade pendidikan berskala raksasa. Negara-negara dengan sistem pendidikan kuat justru fokus pada kualitas guru, kenyamanan belajar, budaya membaca, dan pemerataan akses pendidikan. Mereka memahami bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan panggung perayaan sesaat.
Dalam konteks Indonesia, persoalan pendidikan masih terlalu banyak untuk diselesaikan. Ketimpangan kualitas sekolah antara kota dan daerah masih terasa nyata. Tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang memadai. Minat baca masih rendah. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas laboratorium yang baik. Bahkan di beberapa tempat masih ada anak putus sekolah karena persoalan ekonomi. Persoalan-persoalan ini membutuhkan kebijakan konkret, bukan sekadar euforia seremonial.
Kita tentu tidak anti terhadap acara besar. Kehadiran menteri di daerah bisa menjadi momentum penting untuk mendengar aspirasi masyarakat. Siswa juga berhak merasakan pengalaman menyambut pejabat negara. Namun yang perlu dikritisi ialah ketika kemeriahan itu seolah dianggap sebagai indikator keberhasilan pendidikan. Di sinilah letak persoalannya. Pendidikan tidak boleh direduksi menjadi tontonan massal yang hanya menghasilkan dokumentasi media sosial dan laporan kegiatan.
Ada kecenderungan birokrasi modern lebih menyukai sesuatu yang mudah dipotret daripada sesuatu yang benar-benar berdampak. Rekor MURI mudah diberitakan karena visualnya menarik. Ribuan orang berkumpul selalu tampak spektakuler di kamera. Tetapi kualitas pendidikan tidak bekerja seperti itu. Ia tidak selalu fotogenik. Peningkatan mutu membaca siswa tidak bisa dirayakan dengan panggung megah. Kejujuran guru mendidik murid tidak selalu menghasilkan viralitas. Namun justru hal-hal sederhana itulah inti pendidikan yang sebenarnya.
Kita hidup di zaman ketika citra sering lebih penting daripada isi. Pemerintah daerah berlomba menciptakan acara yang menarik perhatian publik. Sekolah kadang lebih sibuk menyiapkan penyambutan tamu dibanding memperkuat budaya belajar. Siswa dilatih berbaris rapi dan bertepuk tangan serempak, tetapi belum tentu dibiasakan berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Akibatnya, pendidikan perlahan bergerak menjadi ruang kepatuhan simbolik, bukan ruang pertumbuhan intelektual.
Pertanyaan “kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh 25 ribu tepuk tangan” sebenarnya merupakan kritik moral yang sangat penting. Kalimat itu mengingatkan bahwa pendidikan harus kembali pada substansinya. Pendidikan bukan tentang seberapa meriah penyambutan pejabat, melainkan tentang seberapa jauh sekolah mampu membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter.
Kita dapat membayangkan ironi lain. Di tengah ribuan siswa yang hadir menyambut menteri, mungkin ada sekolah yang perpustakaannya kosong. Mungkin ada guru yang masih membeli alat pembelajaran dengan uang pribadi. Mungkin ada siswa yang belum mampu membeli buku penunjang pelajaran. Semua persoalan itu tidak otomatis selesai hanya karena sebuah acara besar berhasil dilaksanakan. Tepuk tangan massal tidak akan memperbaiki kualitas pendidikan jika sistem dasarnya tetap bermasalah.
Pendidikan memerlukan perhatian yang lebih mendalam daripada sekadar pencapaian simbolik. Yang dibutuhkan siswa bukan hanya pengalaman menghadiri acara besar, tetapi kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu setiap hari. Mereka membutuhkan guru yang hadir penuh di kelas, bukan guru yang lelah dengan administrasi. Mereka membutuhkan perpustakaan yang hidup, bukan hanya panggung seremonial yang sesekali datang lalu hilang.
Di banyak negara maju, pendidikan dijalankan dengan kesederhanaan tetapi konsisten. Tidak banyak seremoni berlebihan. Fokus utama mereka ialah memastikan setiap anak memperoleh hak belajar secara maksimal. Mereka memahami bahwa kualitas pendidikan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Anak-anak dibiasakan membaca sejak kecil, guru diberi kepercayaan tinggi, dan sekolah menjadi ruang tumbuh yang nyaman. Pendidikan tidak dijadikan alat pencitraan politik sesaat.
Karena itu, kita perlu berhati-hati agar dunia pendidikan tidak terlalu larut dalam budaya simbolik. Ketika sekolah lebih sibuk mengejar perhatian publik daripada membangun kualitas akademik, maka pendidikan sedang bergerak ke arah yang berbahaya. Anak-anak akan tumbuh dalam budaya formalitas. Mereka terbiasa tampil rapi di depan pejabat, tetapi tidak terbiasa berpikir mendalam. Mereka pandai mengikuti instruksi, tetapi kurang dilatih mempertanyakan realitas sosial secara kritis.
Padahal tantangan masa depan jauh lebih berat dibanding sekadar kemampuan menghadiri acara seremonial. Dunia membutuhkan generasi yang kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan berpikir kompleks. Semua itu tidak lahir dari tepuk tangan massal. Semua itu lahir dari budaya belajar yang sehat.
Pendidikan juga perlu dibebaskan dari obsesi pencitraan jangka pendek. Setiap pergantian pejabat sering melahirkan program-program spektakuler yang tampak besar di permukaan, tetapi tidak selalu berkelanjutan. Padahal pendidikan membutuhkan konsistensi. Perubahan besar dalam pendidikan tidak lahir dalam sehari, melainkan melalui kerja panjang yang tekun dan kadang tidak populer.
Karena itu, kedatangan menteri seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan kesempatan tersebut untuk menunjukkan persoalan nyata pendidikan di daerah, bukan hanya kemampuan menghadirkan keramaian massa. Menteri perlu diajak melihat kondisi sekolah secara jujur, berbicara langsung dengan guru, mendengar kesulitan siswa, dan memahami kebutuhan pendidikan yang sebenarnya.
Akan jauh lebih bermakna jika energi besar yang digunakan untuk mengejar rekor dialihkan pada gerakan literasi, pembangunan perpustakaan, pelatihan guru, atau pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin. Dampaknya mungkin tidak spektakuler secara visual, tetapi manfaatnya akan terasa jauh lebih lama. Pendidikan membutuhkan kerja nyata yang berkelanjutan, bukan euforia yang cepat dilupakan.
Dalam banyak hal, bangsa ini memang sering terjebak pada budaya seremoni. Kita mudah bangga pada angka-angka besar, keramaian, dan simbol keberhasilan yang tampak di permukaan. Namun pendidikan tidak bisa diukur dengan logika itu. Pendidikan adalah soal kualitas manusia. Dan kualitas manusia dibentuk melalui proses yang panjang, sunyi, dan penuh kesabaran.
Tepuk tangan sekitar 24.114 siswa (beritajatim.com) mungkin dapat memecahkan rekor, tetapi tidak otomatis memecahkan persoalan pendidikan. Rekor MURI mungkin dapat dicatat dalam sejarah acara daerah, tetapi tidak serta-merta meningkatkan kemampuan literasi siswa. Sorak-sorai penyambutan mungkin terdengar megah, tetapi mutu pendidikan tetap ditentukan oleh apa yang terjadi setiap hari di ruang kelas.
Pada akhirnya, kritik terhadap budaya seremoni pendidikan bukan berarti menolak penghormatan kepada pejabat negara. Kritik ini justru lahir dari kepedulian agar pendidikan tidak kehilangan arah. Sekolah jangan hanya dijadikan panggung mobilisasi massa, tetapi harus tetap menjadi ruang pembebasan intelektual. Guru jangan hanya dijadikan pelengkap acara formal, tetapi harus ditempatkan sebagai inti perubahan pendidikan. Dan siswa jangan hanya dilatih menjadi peserta tepuk tangan, tetapi juga generasi yang mampu berpikir kritis tentang masa depannya sendiri.
Sebab sejarah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa meriah kita menyambut pejabat, melainkan oleh seberapa serius kita membangun pendidikan yang bermutu. Dan mutu pendidikan tidak pernah lahir dari keramaian sesaat. Ia lahir dari ketekunan panjang yang sering berlangsung jauh dari sorotan kamera. (*)
