KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang memastikan sebanyak 357 tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tersebar di seluruh puskesmas tidak akan diperpanjang masa kontraknya pada tahun 2026 mendatang.
Kebijakan ini diambil karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah atau minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang Herlinda Lusi Dwi Harini mengungkapkan, kondisi fiskal daerah saat ini tidak mencukupi untuk menanggung seluruh beban gaji tenaga BLUD.
“Ada sekitar 357 orang yang tidak saya ajukan, karena uang kita tidak cukup. Jangan bandingkan dengan daerah lain, mereka kaya, sementara kita ini kabupaten termiskin se-Jawa Timur,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Keterbatasan anggaran itu juga berdampak pada kemampuan Dinkes KB Sampang dalam mengajukan formasi tambahan untuk tenaga kontrak baru.
“Di RSUD Sampang saja hanya ada sekitar 305 tenaga BLUD dan 100 orang PPPK. Artinya, kapasitas kita memang terbatas,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Lusi juga mengungkapkan adanya tekanan dari sejumlah pejabat dan anggota DPRD Sampang yang berupaya menitipkan keluarganya agar tetap bekerja di sektor kesehatan. Namun, dirinya menegaskan menolak semua bentuk titipan tersebut.
“Saya kemarin ada beberapa pejabat dan anggota DPRD yang menitipkan keluarganya, tapi saya bilang, kalian wakil rakyat, bukan wakil beberapa orang atau keluarganya. Kalau mau memperjuangkan, perjuangkan semuanya,” tegasnya.
Menanggapi kebijakan tersebut, salah seorang nakes BLUD dari Kecamatan Sokobanah, Muafi, menyampaikan keberatannya. Dia menilai keputusan untuk tidak memperpanjang ratusan tenaga BLUD tidak bisa diterima dengan alasan apapun.
“Kami tidak bisa menerima kebijakan Dinkes untuk tidak memperpanjang BLUD, karena itu tidak masuk akal, sebab menurut BKN honor bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,” tegasnya.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga BLUD yang terancam kehilangan pekerjaan. Mereka berharap Pemkab Sampang dapat mencari solusi agar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tetap berjalan optimal. (yan/zul)
