DPRD Sumenep mulai membahas tiga raperda strategis 2026 dalam rapat paripurna untuk memperkuat kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
Kebijakan Daerah
Bupati Pamekasan Minta Program Daerah Tak Tumpang Tindih dan Lebih Tepat Sasaran
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman tekankan otonomi daerah harus fokus pada pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan pembangunan nyata dalam peringatan Otoda 2026.
DPRD Sumenep Tetapkan 31 Raperda Prioritas 2026
DPRD Sumenep menetapkan 31 raperda dalam Propemperda 2026, mencakup isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, BUMD, hingga perlindungan petani dan UMKM.
Bupati Sumenep Pastikan segera Gelar Mutasi Jabatan-Jabatan Strategis
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo segera lakukan mutasi dan rotasi jabatan untuk mengisi posisi kepala dinas yang kosong dan meningkatkan kinerja birokrasi.
Bupati Sumenep Tegaskan Staf Ahli Bukan Jabatan Buangan
Bupati Sumenep Achmad Fauzi isi jabatan strategis termasuk staf ahli secara selektif. Tegaskan peran penting staf ahli dalam kebijakan daerah.
Pemkab Sumenep Tegaskan Nol Program Fiktif dalam Pembangunan Desa
Pemkab Sumenep pastikan program desa berjalan transparan dan akuntabel. Bupati Fauzi tegaskan tidak boleh ada program fiktif dalam pembangunan desa.
Fraksi PDIP Sumenep Inisiasi Raperda Pembatasan Usia Media Sosial untuk Lindungi Anak
Fraksi PDIP DPRD Sumenep menginisiasi raperda pembatasan usia pengguna media sosial guna melindungi anak dari dampak negatif di era digital.
WFH ASN Sumenep, Strategi Bupati Fauzi Tekan Konsumsi BBM dan Emisi
Pemkab Sumenep terapkan WFH ASN dua kali sepekan untuk menekan konsumsi BBM dan emisi. Bupati Achmad Fauzi dorong transportasi ramah lingkungan sebagai langkah menuju daerah berkelanjutan.
DPRD Sampang Tegaskan Pilkades 2026 Tetap Jalan, Anggaran Tidak Ganggu Program Strategis
DPRD Sampang memastikan anggaran Pilkades 2026 sudah tersedia dalam APBD setelah rapat finalisasi dengan TAPD. Wakil Ketua DPRD Moh Iqbal Fathoni menegaskan bahwa penganggaran tidak mengurangi program strategis seperti infrastruktur dan UHC, sekaligus menjawab keresahan publik terkait kepastian pelaksanaan pilkades.
Ratusan Tenaga BLUD Sampang Terancam Tidak Diperpanjang Tahun Depan
Pemkab Sampang memastikan sebanyak 357 tenaga BLUD tidak diperpanjang tahun depan akibat minimnya APBD. Plt Kadinkes dr. Herlinda Lusi menyebut kondisi fiskal daerah tidak mencukupi, sementara tenaga kesehatan menilai kebijakan itu tidak masuk akal dan meminta solusi agar pelayanan tetap berjalan.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.