KABAR MADURA | Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep mulai menggenjot rehabilitasi besar-besaran pada puluhan bangunan sekolah jenjang SD, TK, dan SMP di wilayah daratan hingga kepulauan. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp29.343.457.067.
Anggaran rehabilitasi sekolah tersebut diprioritaskan untuk keselamatan bangunan, kelayakan ruang belajar, dan peningkatan fasilitas penunjang pendidikan. Programnya mencakup perbaikan struktural, peremajaan sarana, dan penguatan lingkungan belajar.
Pemerintah pusat melalui APBN mengucurkan Rp22.192.607.067 untuk rehabilitasi 13 SD, 4 SMP, dan 5 TK. Sementara anggaran dari APBD sebesar Rp 7.150.850.000 dialokasikan untuk membenahi 16 SD.
Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Sumenep Ardiansyah Ali Sochibi memastikan progres fisik sudah berjalan di lapangan. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2025.
“Kami melakukan monitoring rutin agar pelaksanaannya sesuai jadwal. Target kami semua rampung Desember,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Rehabilitasi yang dikerjakan meliputi perbaikan ruang kelas rusak berat dan sedang, pembangunan serta perbaikan toilet siswa–guru, revitalisasi UKS, perpustakaan, hingga ruang guru. Untuk dana APBN, Disdik Sumenep menerapkan model pengerjaan swakelola, sementara proyek APBD tetap melalui mekanisme pelaksanaan daerah sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi besarnya anggaran rehabilitasi sekolah tersebut, Komisi IV DPRD Sumenep memberikan penegasan keras agar seluruh dana digunakan optimal, transparan, dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin mengingatkan agar tidak ada satu rupiah pun yang terbuang percuma, mengingat rehabilitasi pendidikan adalah sektor yang menyangkut masa depan generasi muda.
“Anggaran hampir Rp30 miliar ini harus benar-benar digunakan secara optimal. Kami tidak ingin ada pekerjaan asal-asalan atau yang tidak sesuai spesifikasi. Pendidikan adalah prioritas, dan masyarakat berhak mendapatkan bangunan sekolah yang aman dan layak,” tegas Samioeddin.
Dia menambahkan bahwa Komisi IV DPRD Sumenep akan memperketat pengawasan dan siap menerima laporan dari masyarakat apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan.
“Rehabilitasi besar-besaran ini diharapkan menjadi momentum memperbaiki wajah pendidikan di Sumenep, terutama bagi sekolah-sekolah yang bertahun-tahun mengalami kerusakan,” pungkasnya. (ara/waw)
